Menkopolhukam Mahfud Md resmi membentuk Satgas Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk mengusut transaksi mencurigakan Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ada 12 pakar atau tenaga ahli di dalamnya salah satunya ekonom senior Faisal Basri.

Faisal Basri mengatakan dirinya dihubungi langsung oleh Staf Khusus Menkopolhukam Bidang Hubungan Antar-Lembaga Budi Kuncoro. Tanpa pikir panjang ia pun mengaku bersedia bergabung dalam tim Satgas TPPU untuk membantu mengusut transaksi mencurigakan.

"Jadi membantu Pak Mahfud sebagai Ketua Komite TPPU untuk bisa dapat support, masukan, berbagai macam. Ini single fighter kayaknya Pak Mahfud kan, siap (membantu Mahfud usut transaksi janggal Rp 349 triliun di Kemenkeu)," kata Faisal Basri saat ditemui di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (3/5/2023).

-

-

Faisal Basri menyebut dirinya sudah dilibatkan dalam lahirnya lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Menurutnya, informasi dari PPATK bisa digunakan sebagai langkah awal untuk menindaklanjuti proses pemberantasan korupsi.

"Kalau itu memang dilakukan, nggak ada Rafael Alun Rafael Alun yang bertahun-tahun dia melakukan tindakan seperti itu. Berarti kan early warning system-nya nggak jalan, nah bagaimana nih kita early warning system-nya jalan. Amunisi modal utamanya ya PPATK," ujarnya.

"Jadi insyaAllah kita bisa berbuat sesuatu untuk membersihkan negeri ini dan early warning system-nya jalan. Kan semua cenderung membela diri, mengelak, ini harus ada semangat baru," lanjut Faisal Basri.

Faisal Basri optimis bisa bekerja membantu Satgas TPPU mengusut transaksi janggal Rp 349 triliun tersebut. Apalagi 12 pakar atau tenaga ahli di dalamnya disebut merupakan kawannya semua yang punya target sama.

"Orang-orang yang terlibat di situ kan sudah diumumkan, itu semua saya kenal lah jadi saya juga nyaman. Terlepas dari motifnya Pak Mahfud (mengungkap transaksi janggal) saya nggak peduli," ucapnya.

Berikut 12 tenaga ahli dalam Satgas TPPU:

1. Yunus Husein (mantan Kepala PPATK)
2. Muhammad Yusuf (mantan Kepala PPATK)
3. Rimawan Pradiptyo (dosen UGM)
4. Wuri Handayani (dosen UGM)
5. Laode M Syarif (mantan pimpinan KPK)
6. Topo Santoso (Guru Besar UI)
7. Gunadi
8. Danang Widoyoko (TII)
9. Faisal Basri (Ekonom)
10. Mutia Gani Rahman
11. Mas Achmad Santosa (mantan Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Hukum KPK)
12. Ningrum Natasya (pakar USU)

Simak Video "Respons Sri Mulyani soal Transaksi Janggal Rp 300 T"
[-]
(aid/zlf)