Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyebut pemerintah masih berhitung ulang soal impor KRL bekas Jepang. Menurut perhitungan BUMN, unit KRL saat ini masih kurang.

Hasil hitungan itu pun sudah dikirim ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hasil audit BPKP sebelumnya tidak merekomendasikan impor KRL bekas.

"Hitungannya jelas bahwa memang kurang. Tapi kalau dilihat, nanti kan bisa ketahuan publik saja," katanya saat ditemui di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Senin (1/5/2023).

-

-

Ia menyebut kebutuhan KRL saat ini cukup besar, khususnya di jam-jam sibuk. Namun, Arya menjelaskan posisi Kementerian BUMN dalam hal ini berperan sebagai pelaksana. Kementerian BUMN siap mengikuti keputusan regulator.

"Kita tergantung regulator aja. Kita ikut aja. Kan nanti ada Kementerian Perhubungan sebagai regulator, ada Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan sebagai regulator juga nanti ada Pak Luhut juga sebagai Menkomarves. Kami kan pelaksana aja. Yang pasti sekarang kebutuhan akan kereta kan besar oleh publik," jelasnya.

BUMN pun mengaku terbuka dengan opsi retrofit atau modernisasi KRL, selama disesuaikan dengan kebutuhan. Bila opsi tersebut ternyata tidak memenuhi ekspektasi, maka dipilihlah cara lain.

Rencananya akan ada pertemuan lagi antara stakeholder terkait dalam waktu dekat. Namun Arya enggan merinci kapan pertemuan tersebut dilakukan.

"Iya kita usulkan lagi, santai aja," terang Arya.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif menyebut pihaknya tidak mengenal istilah impor darurat KRL.

"Kita tidak mengenal istilah impor darurat ya. Sekali lagi seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri Perindustrian, Pak Agus Gumiwang, kita berpijak pada kesepakatan rapat koordinasi bersama Menkomarives, Menperin, bahwa hasil review BPKP itu yang menjadi patokan," katanya saat ditemui di gedung Kemenperin, Jumat (28/4/2023).

Dalam auditnya, BPKP menyatakan sampai saat ini okupansi KRL commuter line dinilai belum mencapai 100%. Di tahun ini saja baru mencapai 62,75% saja rata-rata tingkat keterisian kereta commuter line.

"Overload memang terjadi pada jam peak hours, namun secara keseluruhan untuk okupansi itu di 2023 masih cuma 62,75%. Sementara di 2024 diperkirakan masih 79% dan 2025 itu masih di 83%, ini data saya dapat dari BPKP," ungkap Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto beberapa waktu lalu.