Wakil Menteri (Wamen) BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyebut ada opsi impor darurat KRL sebanyak 10-12 trainset (rangkaian kereta) di 2023. Terkait ini, Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif buka suara.

Febri menyebut pihaknya tidak mengenal istilah impor darurat. Selain itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan akan berpatokan pada kesepakatan rapat koordinasi bersama Kemenkomarves, dan hasil review BPKP.

"Kita tidak mengenal istilah impor darurat ya. Sekali lagi seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri Perindustrian, Pak Agus Gumiwang, kita berpijak pada kesepakatan rapat koordinasi bersama Menkomarives, Menperin, bahwa hasil review BPKP itu yang menjadi patokan," katanya saat ditemui di gedung Kemenperin, Jumat (28/4/2023).

-

-

Sebagai informasi, Persetujuan Impor KRL bekas dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag). Namun sebelum itu, Kemendag harus mendapat rekomendasi impor dari Kemenperin.

Terkait kemungkinan untuk melakukan impor KRL Febri menyebut pihaknya berpatokan pada hasil review BPKP. Adapun hasil audit BPKP menyatakan impor KRL bekas Jepang tidak direkomendasikan

"Itu kan ada di BPKP review-nya seperti apa. Ya kalau ada istilah impor darurat ya tanyakan beliau lah. Impor darurat itu ada nggak sih di peraturan perundang-undangan?" tanya Febri.

Sejauh ini belum ada pembicaraan dari Kementerian BUMN. Terkait jumlah penumpang KRL yang tinggi, menurut Febri, BPKP sudah punya penilaian.

"Review BPKP menunjukkan hal berbeda. Coba baca lagi apa penyebab banyak penumpukan," ujarnya.

Dalam review-nya, BPKP menyatakan sampai saat ini okupansi KRL commuter line dinilai belum mencapai 100%. Di tahun ini saja baru mencapai 62,75% saja rata-rata tingkat keterisian kereta commuter line.

"Overload memang terjadi pada jam peak hours, namun secara keseluruhan untuk okupansi itu di 2023 masih cuma 62,75%. Sementara di 2024 diperkirakan masih 79% dan 2025 itu masih di 83%, ini data saya dapat dari BPKP," ungkap Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto beberapa waktu lalu.

Saat ditanya kemungkinan Kemenperin merubah sikap ke depannya terkait impor KRL, Febri menegaskan pihaknya hanya mengacu pada hasil rapat koordinasi.

"Kita balik lagi hasil rakor. Ke depannya pakai produk dalam negeri," pungkasnya.

Sebelumnya, Kartika menyebut pemerintah akan berdiskusi lebih lanjut dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang sebelumnya tidak merekomendasikan impor KRL bekas dilakukan.

"Di 2023 kemungkinan besar kita akan diskusi dengan BPKP, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan untuk ada impor darurat mungkin sekitar 10-12 trainset. Kita sedang kaji dan kita akan bicarakan dengan BPKP dalam waktu dekat," kata Tiko saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (12/4/2023).