Ketua Komisi Pengawas Perpajakan (Komwasjak) Amien Sunaryadi bicara soal wacana pemisahan Ditjen Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan. Menurutnya, usulan ini nampaknya tidak mungkin untuk dilakukan.

Amien mengatakan Komwasjak belum membahas sama sekali terkait wacana ini. Belum ada rekomendasi resmi dari Komwasjak soal isu pemisahan DJP dengan Kementerian Keuangan.

Namun, Amien pribadi pernah mengikuti diskusi soal pemisahan DJP beberapa tahun lalu. Menurutnya, dari hasil diskusi yang diikutinya, Amien menyimpulkan bahwa DJP akan sangat berisiko bila dipisahkan dari Kementerian Keuangan.

-

-

"Komwasjak belum mempelajari yang soal usulan pemisahan DJP. Saya pribadi, mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu ikut diskusi dengan teman-teman DJP, dengan konsultannya saya ikut diskusi. Kesimpulannya saya nggak ada cerita DJP keluar dari Kemenkeu, karena risikonya akan lebih tinggi," ujar Amien ditemui di Kampus Universitas Tarumanegara, Jakarta Barat, Rabu (12/4/2023).

Menurutnya, saat ini personel DJP masih terlindungi oleh negara lewat Kementerian Keuangan. Dia menilai ada risiko DJP bisa 'ditunggangi' oleh sekolompok kepentingan bila berdiri sendiri.

"Sekarang ini DJP, personel-personel di situ bisa dilindungi Menteri Keuangan. Kalau keluar dari DJP nggak ada yang melindungi, habis mereka. Dihabisi sama yang punya power yang lain," kata Amien.

Amien menegaskan kebijakan memisahkan DJP harus dilihat secara mendalam, bahkan diperhitungkan juga masalah psikologis politik di Indonesia. Dia meminta semua pihak jangan hanya membanding-bandingkan kebijakan Indonesia dengan negara lain.

"Kan analisis begitu kita harus betul-betul paham Indonesia, ini Indonesia, jangan kebanyakan bandingin sama negara yang sudah maju. Negara lain yang sudah maju itu how's the power play itu berbeda dengan yang di Indonesia," sebut Amien.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin pernah bicara soal pemisahan DJP di halaman berikutnya.