Ada oknum rumah sakit (RS) melakukan diskriminasi pelayanan terhadap pasien BPJS Kesehatan. Salah satunya dengan memisahkan layanan kesehatan peserta BPJS Kesehatan di area bawah tanah (basement) bareng parkiran.

Hal itu diungkap oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Senin (10/4/2023).

"Contoh diskriminasi, sebuah rumah sakit swasta saya nggak usah cerita di mana, jadi peserta BPJS itu dirawat, dikasih layanan di basement, tidak ada AC-nya, campur dengan tempat parkir karena gara-gara (pakai) BPJS," kata Ghufron.

-

-

Kejadian itu sempat terjadi pada 2022 usai mendapat pengaduan dari masyarakat. Singkat cerita, pihaknya langsung melakukan evaluasi dan memberikan peringatan kepada rumah sakit tersebut untuk melakukan perbaikan dalam 2 bulan dan akhirnya diperbaiki.

"Saya sampaikan dalam 2 bulan harus diubah, kalau tidak kita putus (kerja sama)," tegasnya.

"Dalam 2 bulan sudah berubah jadi bagus. Akhirnya saya datang ke sana, saya wawancara pasien semuanya puas karena ber-AC dan tidak di basement lagi," tambahnya.

Ghufron menyadari diskriminasi itu berawal dari sisa-sisa masa lalu BPJS Kesehatan yang kerap telat membayar klaim tagihan rumah sakit. Kondisi diklaim sudah berubah dan masyarakat diminta untuk melapor jika menemukan kejadian serupa.

"Kalau dulu kami berat karena defisit, ketemu RS takut kalau ditagih. Kalau sekarang enggak. Dulu RS ogah-ogahan kerja sama dengan BPJS, sekarang banyak yang berkeinginan bahkan antre," ucapnya.

Sanksi Bagi RS Nakal

Ghufron membeberkan sanksi bagi rumah sakit yang terbukti melakukan kecurangan (fraud). Praktek curang yang dimaksud di antaranya oknum rumah sakit melakukan klaim miliaran, padahal tidak ada pasiennya.

"Hal yang kita lakukan yang jelas kami berikan SP (surat peringatan), tetapi terkadang ada yang sangat serius, ada yang kita putus lalu kita minta mengembalikan uangnya," bebernya.

Ghufron mengatakan sudah ada oknum rumah sakit yang diputus kerja samanya karena terbukti melakukan fraud. Meskipun, rumah sakit tersebut tidak terima jika dilakukan pemutusan kerja sama.

"Hanya saja jangan digeneralisir. Ini adalah oknum dan banyak RS sudah bagus. Diskriminasi sudah turun meskipun masih ada, tapi sudah berkurang banyak dibanding dulu," ucapnya.

Meskipun kerja sama diputus, rumah sakit bisa memungkinkan untuk kerja sama lagi dengan BPJS Kesehatan jika sudah melakukan pembenahan. "Jadi kami pendekatannya pembinaan, bukan pembinasaan," pungkasnya.

Simak Video "Rumah Sakit di Indonesia yang Terapkan KRIS BPJS Kesehatan"
[-]
(aid/zlf)