Sentimen
Negatif (88%)
7 Apr 2023 : 06.09
Informasi Tambahan

Kab/Kota: Senayan

Mantan kepala PPATK sarankan metode lifestyle analisis ungkap TPPU

7 Apr 2023 : 13.09 Views 2

Antaranews.com Antaranews.com Jenis Media: Nasional

Mantan kepala PPATK sarankan metode lifestyle analisis ungkap TPPU

Salah satu cara mengungkap perkara TPPU dengan melakukan 'lifestyle analisis'. Metode itu untuk menganalisis gaya hidup seseorang

Jakarta (ANTARA) - Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein menyarankan metode lifestyle analisis, untuk mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

"Salah satu cara mengungkap perkara TPPU dengan melakukan lifestyle analisis. Metode itu untuk menganalisis gaya hidup seseorang," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan PPATK dapat melakukan analisis pesan dari publik melalui media massa atau media sosial para penjabat negara. Apalagi kata dia, mereka yang suka hedonisme, itu sangat bagus sekali.

"Itu merupakan suatu pengakuan dan membuat PPATK itu menjadi satu informasi yang sangat bermanfaat," ujar pakar hukum perbankan itu.

. Pakar usulkan Mahfud rekonsiliasi dengan Kemenkeu dan PPATK soal data

. Mahfud MD duga bawahan Sri Mulyani tutupi data transaksi Rp349 triliun

Menurut dia, dengan analisis gaya hidup, akan terlihat, misalnya, tidak sesuai dengan profil, dengan pekerjaan atau pendapatan. Artinya ada sumber yang tidak sah.

Dia menceritakan salah satu kasus di Amerika, seorang kepala badan kontra intelijen dari Federal Bureau of Investigation (FBI). Lalu digalang oleh intelijen Rusia. Saat keluar negeri, kepala badan itu mendapatkan uang yang cukup banyak.

"Dia beli mobil dan rumah bagus, akhirnya terungkap. Begitu ditanya, alasannya mertua kaya di Kolombia," ujarnya.

Setelah ditelusuri, ternyata mertuanya tidak kaya. Menurut dia, kasus itu terungkap dari pola gaya hidup. Akhirnya dihukum dengan penjara seumur hidup.

. Mahfud MD jelaskan alasan transaksi Rp349 triliun diungkap ke publik

Akademisi di lima perguruan tinggi itu mengatakan PPATK tidak memiliki kewenangan untuk menentukan tindak pidana. Dia menyebut bahwa yang mempunyai kewenangan untuk menentukan tindak pidana adalah penyidik di aparat penegak hukum.

Dia menjelaskan bahwa penyidik yang melakukan penyelidikan bertugas untuk menemukan bukti permulaan, tindak pidana, berikut pelakunya.

"Kalau saya umpamakan permainan bola, PPATK itu seperti gelandang, sebagai play maker yang memberi umpan ke striker kepada penyidik. PPATK sebagai gelandang enggak boleh membuat gol, yang buat gol itu penyidik polisi, KPK, Kejaksaan," papar Yunus.

Pewarta: Fauzi
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2023

Sentimen: negatif (88.6%)