Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas, bersinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengolaborasikan manajemen data di BPS dengan evaluasi reformasi birokrasi tematik di Kementerian PANRB.

Anas menjelaskan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), reformasi birokrasi akan difokuskan untuk mendukung sejumlah agenda prioritas pemerintah, sehingga dibikinlah skema tematik/terfokus.

Terdapat empat fokus, yakni penurunan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi layanan, dan prioritas aktual presiden berupa belanja produk dalam negeri dan pengendalian inflasi.

"Jadi nanti data dari BPS masuk ke sistem evaluasi reformasi birokrasi di Kementerian PANRB. Sehingga kita bisa langsung tahu indikator hasil dari masing-masing pemerintah daerah. Sekaligus ini semakin memasifkan pemahaman kita bersama bahwa reformasi birokrasi harus berdampak, di antaranya ke penurunan kemiskinan," ujar Anas, Rabu (22/3/2023).

"Alhamdulillah kita sudah duduk bareng dengan BPS kemarin. Klop. Kami melihat manajemen data BPS juga sudah semakin keren, dengan teknologi, bahkan didukung nantinya dengan artificial intelligence (AI)," imbuh dia.

Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu menjelaskan, kerangka evaluasi reformasi birokrasi pada seluruh kementerian/lembaga dan pemda disederhanakan. Dari sebelumnya 259 komponen pertanyaan menjadi 27 indikator hasil.