Liputan6.com, Jakarta - PDI Perjuangan (PDIP) mengaku setuju dengan rencana pembentukan Koalisi Besar dari gabungan antara Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Namun, jika PDI Perjuangan bergabung dengan Koalisi Besar, maka jatah capres harus dari kader partai kepala banteng tersebut.

"Sama-sama terbuka bagi PDIP (bergabung dengab koalisi besar). Proses pemilu berjalan dengan lancar agendanya tidak diundur," kata Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko, Rabu (5/4/2023).

Dia mengatakan, PDIP terbuka untuk membahas bagaimana langkah kedepan dan untuk menyamakan suatu konsep bahkan capres dan cawapres pada Pilpres 2024 dengan parpol yang akan bergabung dalam koalisi besar nanti.

"Mungkin nanti beberapa hal ada yang disepakati bersama ada yang berbeda misal kalau kita dengar penjelasan dari Pak Jazilul soal proposional terbuka atau tertutup jadi bisa saja hal-hal yang berbeda mungkin juga soal presiden atau wakil presiden bisa mencari titik kesamaan," ujarnya.

"Kemudian soal platform kenegaraan pasca 2024 dibicarakan banyak hal yang bisa terjadi berhubungan soal hal-hal strategis seperti IKN, pemenangan pemilu bagiamana IKN diteruskan itu bisa jadi agenda-agenda yang layak dibicarakan," sambung Budiman.

Kendati demikian, Budiman menegaskan, jika PDIP bergabung dengan Koalisi Besar sudah sewajarnya kursi capres menjadi jatah PDI Perjuangan. Meskipun, dia mengetahui jika setiap parpol mengingikan posisi tersebut.

"Koalisi-koalisi, presiden dan wakil presiden saya kira apakah perlu dibicarakan karena memang tentu saja setiap partai pengen jadi RI 1, Gerindra mengajukan Pak Prabowo, Cak Imin dari PKB, Golkar Pak Airlangga. PDIP juga boleh dong mengajukan RI 1, meskipun yang menentukan Ibu Ketum (Megawati Soekarnoputri)" tututnya.

Presiden Jokowi hadir memenuhi undangan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dalam acara silaturahmi Ramadhan di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan itu, terlihat lima ketua umum partai pendukung pemerintah.