Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait impor KRL bekas Jepang telah rampung. Apa hasilnya?

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengungkapkan telah mendapat sejumlah bocoran informasi terkait hasil audit BPKP. Dia mengungkapkan, DPR belum mendapatkan detail hasil audit, tapi telah mengantongi informasi terkait hasil audit.

Dalam hasil audit itu, ada temuan terkait jumlah penumpang KRL pada 2019 mencapai 336,3 juta dengan jumlah kereta 1.078 unit. Kemudian pada 2023 jumlah penumpang 273,6 juta dan dilayani kereta 1.114 unit. Angka ini, menurut dia tak sesuai dengan video-video yang beredar di masyarakat.

-

-

"Lalu infonya dari audit BPKP banyak rangkaian kereta yang beroperasi pada line yang tidak sesuai dengan kepadatan penumpang. Misalnya Bogor dan Cikarang linenya lebih padat, tapi dikasih rangkaian lebih sedikit dibanding Serpong Line, menarik temuan ini," kata dia saat dihubungi detikcom, Rabu (5/4/2023).

Menurut Andre, hasil audit BPKP juga tak merekomendasikan impor KRL bekas Jepang karena harganya lebih murah. Akan tetapi, jika ditambah biaya perawatan dan suku cadang lebih mahal dari KRL baru.

Dia mengungkapkan awal 2021 lalu, DPR telah mengusulkan kepada KCI untuk memesan KRL dari PT INKA. Sebagai BUMN produsen kereta, INKA dinilai sudah mampu dan layak memproduksi kereta untuk KRL.

"Tapi (usulan) itu tidak pernah dilakukan KCI, nggak mau beli dia. September 2022 malah kirim permohonan persetujuan impor," jelasnya.

Padahal, menurut hitungan Andre, jika dipesan Januari 2021, maka selesai produksi rangkaian terjadi pada pertengahan Juli 2022.

Andre menduga, saat ini terjadi penurunan layanan kepada penumpang untuk memuluskan rencana impor KRL bekas Jepang. Oleh karena itu, Komisi VI DPR RI akan memanggil Kementerian BUMN, KAI, dan KCI untuk meminta penjelasan dan membahas terkait hasil reviu tersebut.

"Nah dugaan seperti ini yang akan kami telusuri, makanya kami akan panggil pihak pihak terkait," jelas dia.

Menurut Andre alasan arus kas perusahaan KAI yang terganggu tidak menjadi isu dalam rencana impor ini.