Tiga pengamat sepak bola nasional berharap sepak bola nasional tidak didiskriminasi pemerintah lewat aksi politik domestik dengan dalih geopolitik usai FIFA coret Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023.

Hal tersebut disampaikan Akmal Marhali, Zen RS, dan Rais Adnan dalam diskusi sepak bola 'Mencari Solusi Masa Depan Sepak Bola' di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Senin (3/4) sore.

Akmal mengatakan, faktor infrastruktur bukan menjadi alasan FIFA membatalkan status tuan rumah Indonesia di Piala Dunia U-20 2023. Ini semua, kata Akmal, karena aksi politik.

-

-

Aksi politik yang dimaksud adalah penolakan kedatangan timnas Israel dari Gubernur Bali I Wayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Aksi ini yang disebut Akmal membuat FIFA berang.

"Faktor infrastruktur tidak benar. Penolakan terhadap Israel itu fakta. Januari, Bali masih menyatakan siap dan Solo siap menjadi penutup. Pada 14 Maret ada surat penolakan dari Bali dan Jawa Tengah," kata Akmal.

"Ini diskriminasi terhadap sepak bola. Ke depannya bisa jadi kita hanya akan ikut SEA Games dan Asian Games dan menggelar lokal saja karena ajang internasional selalu terkait Israel," ucapnya menambahkan.

Pengamat sepak bola lainnya, Rais menyebut sepak bola bukan fokus utama pemerintah. Itu bisa dilihat dari keberpihakan pemerintah atas keberlangsungan kompetisi sepak bola nasional.

Soal sanksi FIFA, Rais yakin Indonesia tak akan dibekukan. Namun untuk denda sesuatu yang pasti. Karenanya peristiwa ini harus menjadi perhatian serius agar sepak bola Indonesia tidak jalan di tempat.

"Sayangnya olahraga bukan jadi fokus utama di negara kita. Mungkin, karena itu olahraga kalah oleh konstitusi. Ini bukan pertama, nantinya ada ANOC Beach Games yang akan berlangsung di Bali. Akan ada Israel di sana," ucapnya.

Adapun Zen mengkritisi dengan keras alasan politisi yang membawa-bawa konstitusi. Menurutnya para politisi itu tak mendalami sejarah Bung Karno yang menolak Israel dengan menyiapkan diplomasi tingkat tinggi.

"Kalau hari ini kita dibuat repot oleh konstitusi, bagaimana di masa depan? Ini bisa jadi apakah konstitusinya yang usang atau tafsirnya yang usang. Ini bukan geopolitik. Ini politik domestik yang membawa-bawa geopolitik," ujarnya.

[-]