Jadi, sebelum diberangkatkan ke wilayah Timur Tengah, korban ditampung di tempat Ismail di wilayah Purwakarta

"Tersangka Ismail yang diduga sebagai otak dari sindikat TPPO ini masuk dalam DPO kami, karena keberadaan dari yang bersangkutan belum juga terungkap," kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda NTB Komisaris Besar Polisi Teddy Ristiawan di Mataram, Kamis.

Dia pun meyakinkan bahwa sebelum penerbitan DPO, pihaknya sudah berupaya melakukan pencarian di lapangan. Namun demikian, keberadaan dari yang bersangkutan diketahui kerap berpindah dari satu tempat ke tempat lain.

"Terakhir, keberadaan yang bersangkutan terungkap di wilayah Jakarta. Namun, setelah tim mendatangi lokasi keberadaan yang dimaksud, Ismail tidak ada di tempat," ujarnya.

Dari hasil pelacakan, terungkap bahwa Ismail ini memiliki tempat penampungan PMI ilegal di wilayah Purwakarta, Jawa Barat.

. Polda NTB bongkar sindikat perdagangan orang tujuan Turki

"Jadi, sebelum diberangkatkan ke wilayah Timur Tengah, korban ditampung di tempat Ismail di wilayah Purwakarta," ucap dia.

Selain itu, Ismail terungkap sebagai penghubung dengan sponsor perekrut PMI di wilayah Timur Tengah yang kini juga ditetapkan sebagai tersangka.

"Sponsor di Turki yang jadi tersangka itu berinisial SPD, dia juga warga Lombok yang tinggal di Timur Tengah. Keberadaan nya juga masih kami lacak bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar RI di Timur Tengah," kata dia.

Lebih lanjut, Teddy meyakinkan bahwa SPD tersebut merupakan pemberi modal untuk Ismail dalam merekrut PMI ke wilayah Timur Tengah.

"Jadi, uang yang diterima para pekerja lapangan dan sponsor lokal ini datang dari SPD melalui Ismail," ucapnya.

Dalam kasus ini, Penyidik Polda NTB berhasil menetapkan delapan tersangka dari jumlah korban PMI tujuan pemberangkatan Turki sebanyak delapan orang. Enam tersangka di antaranya telah ditangkap dan kini tengah menjalani penahanan di Rutan Polda NTB.

Penyidik menetapkan para tersangka melanggar Pasal 10, Pasal 11 juncto Pasal 14 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan/atau Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Peran para tersangka pun berhasil terungkap berkat adanya laporan kepolisian yang datang dari Kementerian Luar Negeri RI. Laporan tersebut membawa delapan korban lengkap dengan alat bukti yang menguatkan adanya TPPO dari sindikat Ismail.

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2023