Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat Benny Kabur Harman (BKH) menyebut, Menko Polhukam Mahfud Md pantas menjadi calon presiden (Capres) hingga calon wakil presiden (Cawapres). Hal ini disampaikan saat rapat tentang LHA PPATK atas dugaan transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Sebelum menyampaikan itu, Benny lebih dulu menjelaskan soal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) kepada Mahfud Md.

"Pak Mahfud, bapak kan pejabat publik. Wajib menyampaikan informasi publik, sesuai dengan UU KIP apa yang dimaksudkan informasi publik itu jelas didefinisikan dan itu disampaikan oleh pejabat publik kepada publik," kata Benny di DPR RI, Jakarta, Rabu (29/3/2023).

"Pejabat publik tidak boleh menyampaikan kepada publik isu yang tidak jelas asal-usulnya atau masalah yang belum ada pembahasan, belum ada pembicaraan, belum ada penyelesaian," sambungnya.

Ia pun mempertanyakan, Mahfud yang merupakan Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ini datang sebagai pengamat politik atau yang lain.

"Jadi yang disampaikan kepada publik itu adalah informasi publik yang sudah digodok dan sudah matang itu UU KIP. Bapak kan bukan pengamat politik. Saya bertanya, Pak Mahfud ini pengamat politik seperti belum menjadi Menko Polhukam dulu atau apa," ujarnya.

"Macam-macam pikiran saya Pak Mahfud, pikiran saya jadi muncul pikiran saya macam-macam ini membuat saya punya penilaian terhadap Pak Mahfud, interpretasi apa yang beliau lakukan, macam-macam sudah, jangan-jangan, jangan-jangan," sambungnya.

Pada momen inilah, Benny kemudian menyebut Mahfud Md pantas menjadi capres atau cawapres.

"Sampai ada yang mengatakan wah jangan-jangan Pak BKH, Pak Mahfud ini mau jadikan panggung untuk calon wakil presiden atau calon presiden, bagi saya itu pembiasan. Kalau itu saya bilang hak beliau dan beliau pantas untuk itu," ungkapnya.

"Wah promosi," saut anggot Komisi III DPR RI yang lain.

Menko Polhukam Mahfud MD meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani menindaklanjuti hasil temuan PPATK terkait transaksi janggal yang diduga tindak pidana pencucian uang. Menko Polhukam mendorong siapa pun yang terlibat untuk diproses hukum.