Melalui digitalisasi, ASEAN akan memimpin jalan dan menjadi contoh bagi dunia untuk konektivitas pembayaran lintas batas untuk mendukung ekonomi, inklusi keuangan serta dalam membuat kerangka kebijakan dan pengawasannya.

Sejalan dengan itu, inklusi keuangan yang erat dengan UMKM, sebagai skala usaha mayoritas di Negara ASEAN, perlu difasilitasi melalui strategi yang inovatif.

Demikian disampaikan Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo dalam 2 High-Level Seminar (HLS), diselenggarakan BI di Bali (28/3) sebagai side events pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN.

Seminar tersebut bertajuk From ASEAN to the World: Payment System in Digital Era dan Innovative Strategy to Further Enhance Financial Inclusion, yang merupakan pembahasan tematik berkaitan dengan 3 Priorities Economic Deliverables (PEDs) Keketuaan ASEAN Indonesia.

Seminar dihadiri para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara ASEAN beserta seluruh delegasi, akademisi, pelaku usaha sektor keuangan, dan para asosiasi bisnis.

Dalam sambutannya di HLS seputar sistem pembayaran, Gubernur Perry menggarisbawahi pentingnya kerangka integrasi digital ASEAN yang mempercepat digitalisasi negara ASEAN, integrasi ekonomi, dan konektivitas pembayaran antarnegara.

Untuk mencapainya, Gubernur Perry menyampaikan 3 kunci untuk membawa transformasi sistem pembayaran ASEAN sekaligus mengatasi risiko yang meliputinya, yaitu

melanjutkan Regional Payment Connectivity (RPC) yang telah disepakati oleh 5 negara ASEAN dan menyambut baik partisipasi negara ASEAN lainnya; memperkuat kerangka pengaturan dan pengawasan, khususnya terhadap aset kripto; mendorong kerja sama lintas batas untuk meningkatkan efektivitas pengaturan dan pengawasan, memahami implikasi makroekonomi, dan pengembangan infrastruktur pendukungnya.

Digitalisasi pembayaran erat kaitannya dengan inklusi keuangan. Terkait hal itu, pada HLS kedua bertema inklusi keuangan, Gubernur Perry menyampaikan kunci untuk meningkatkan inklusi keuangan, yaitu

mengembangkan ekosistem untuk mendukung inklusi seperti pemberian insentif kepada UMKM untuk mengakses sektor keuangan; pengembangan infrastruktur digital untuk mendukung inklusi keuangan dan ekonomi, termasuk melalui digitalisasi pembayaran; penguatan data guna mendukung inovasi pembukaan akses keuangan seperti credit scoring; dan memperkuat literasi keuangan serta perlindungan konsumen.