Liputan6.com, Jakarta - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Badan resmi menggandeng Internasional Korea (Korea International Cooperation Agency/KOICA) dalam kerjasama Pengembangan Kapasitas untuk Membina Profesional Keamanan Siber (Capacity Development Project for Nurturing Cybersecurity Professionals) di Indonesia. Hal itu pun secara resmi ditandatangani dengan Record of Discussion (RoD) oleh keduanya.

"Kegiatan penandatanganan RoD ini dihadiri oleh Direktur Politeknik Siber dan Sandi Negara (PSSN), R. Tjahjo Khurniawan, S.T., M.Si., sebagai perwakilan dari Pemerintah Republik Indonesia dan Country Director KOICA Indonesia, Joeng Yun Gil, selaku perwakilan dari Pemerintah Republik Korea di Kantor BSSN, Sawangan, Depok, Jawa Barat, pada Senin (27/3)," tulis siaran pers BSSN diterima.

Diketahui, KOICA merupakan Badan Pemerintah Republik Korea yang didirikan untuk memaksimalkan efektivitas bantuan pada negara-negara berkembang. Badan ini memberikan bantuan teknis dan keuangan pada negara-negara berkembang serta membagikan pengalaman dan keahlian Korea dalam hal pembangunan.

Diketahui, kerjasama antara BSSN dan KOICA merupakan bentuk komitmen Pemerintah Republik Korea melalui KOICA Indonesia dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas keamanan siber di Indonesia, khususnya bagi BSSN dan PSSN sebagai leading sector dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) keamanan siber di Indonesia.

"Proyek pertama BSSN dan KOICA ini diharapkan dapat membuka peluang kerja sama lainnya di bidang keamanan siber, khususnya antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea," jelas BSSN.

Jeong Yun Gil, Country Director KOICA Indonesia menyebut, ada pepatah di Korea, yang mengatakan ‘memulai suatu hal memang tidak mudah, tetapi akan menjadi mudah untuk menyelesaikannya jika kita sudah memulainya’.

"Kami harap penandatanganan RoD hari ini menjadi awal yang baik untuk melakukan perjalanan panjang ke depannya," ucap dia.

Kementerian Komunikasi dan Informatika menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menginvestigasi kasus kebocoran data. Sebelumnya 1,3 miliar data nomor telepon seluler di Indonesia diduga bocor dan dijual secara online.