Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menantang anggota Komisi III DPR RI agar berani semua hadir, dalam Rapat dengar pendapat (RDP) berkaitan dengan transaksi mencurigakan Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Menanggapi tantangan Mahfud tersebut, Anggota Komisi III DPR Habiburokhman menyatakan pihaknya sudah siap dan menantikan kehadirannya.

"Pak Mahfud kita tunggu ya di Komisi III, kita rapat bahas soal pergerakan dana mencurigakan Rp 300 triliun, jangan sampai gak datang ya Pak Mahfud ya, kita sudah siap semua nih," kata Habiburokhman pada wartawan, Minggu (26/3/2023).

Politikus Gerindra itu menyebut pihaknya sudah siap beradu argumen dengan Mahfud Md. Menurutnya, harus ada kejelasan terkait transaksi mencurigakan itu.

"Kita adu argumentasi, adu kesetaraan tapi apa itu maksudnya ya, saya juga enggak paham. Tapi yang jelas kita cari kejelasan, kita cari info yang paling jelas soal dana Rp 300 triliun. Apakah ada TPPU nah kalau TPPU itu kejahatannya apa," pungkasnya.

Sebelumnya, Mahfud Md memastian akan (RDP) bersama Komisi III DPR RI yang direncakan pada Rabu 29 Maret 2023.

Dia meminta agar para anggota Komisi III DPR yang lantang berbicara dan ingin tahu kejelasan soal transaksi janggal Rp349 triliun di Kemenkeu untuk hadir dalam RDP tersebut.

Menurut Mahfud, mereka yang lantang yakni, Benny K Harman dari Fraksi Demokrat, Arteria Dahlan dari Fraksi PDIP, dan Arsul Sani dari PPP.

"Bismillah. Mudah-mudahan Komisi III tidak maju mundur lagi mengundang saya, Menko Polhukam atau Ketua KNK-PP-TPPU. Saya sudah siap hadir. Saya tantang Saudara Benny K Harman juga hadir dan tidak beralasan ada tugas lain. Begitu juga Saudara Arteria dan Saudara Arsul Sani. Jangan cari alasan absen," ujar Mahfud dalam akun Twitter pribadinya @mohmahfudmd Minggu (26/3/2023).

Komisi III DPR mempertanyakan yang disebut sebagai Kerajaan Sambo kepada Menko Polhukam Mahfud MD dalam rapat terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Selain Kompolnas, DPR juga menggelar rapat dengan Komnas HAM dan LPSK.