Liputan6.com, Jakarta Menteri Perdagangan yang juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan meyakini ada maksud baik Presiden Joko Widodo atau Jokowi melarang para pejabat dan ASN melakukan buka puasa bersama alias bukber di Ramadhan 2023.

"Itu maksudnya kalau ada anggaran, anggarannya itu dipakai untuk memberi bantuan kepada masyarakat yang lebih perlu," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (24/3/2023).

Zulkifli Hasan menyebut, anggaran bukber kementerian di tingkat kabupaten/kota dan provinsi kan bisa dialihkan untuk sembako. Yang Kemudian diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Tapi kalau anggaran itu yang di kabupaten, di kota, di provinsi yg di kementerian anggaran itu bisa diberikan sembako kepada masyarakat agar lebih bermanfaat," jelas dia.

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas pun mengamini niat ini. Menurutnya, lebih baik untuk menyantuni para fakir miskin. Menurut dia, ini lebih berguna.

"Jadi kalau tidak buka bersama kan bisa digunakan untuk santunan, untuk fakir miskin, untuk yatim piatu akan lebih bermanfaat lebih berguna," kata dia.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengaku tak mempermasalahkan soal larangan buka puasa bersama di lingkungan instansi pemerintahan, yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi

Gus Yahya menilai sebaiknya kegiatan buka puasa bersama ini digantikan dengan membagikan makanan atau minuman berbuka untuk fakir miskin dan masyarakat yang ada di jalan.

"Wong ini juga ya sesuatu yang biasalah. Ya selama ini orang buka bersama tuh apa sih yang dilakukan? Kalau bagi-bagi ke kaum fakir miskin, nah itu saya kira penting," jelas Gus Yahya kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (24/3/2023).

"Buka untuk fakir miskin, untuk orang yamg terjebak macet di jalan, dan sebagainya saya kira penting," sambungnya.

Jokowi melarang pejabat negara menyelenggarakan kegiatan bukber selama Ramadhan 1444 H. Presiden Jokowi mengatur larangan ini disahkan oleh Sekretaris Kabinet (21/03/2023)