Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra meminta larangan tersebut dibatalkan. Menurutnya, bukber telah menjadi hal yang tidak terpisahkan dari tradisi masyarakat Indonesia saat berpuasa di bulan Ramadhan untuk mencegah bias pandang terhadap pemerintah.

"Saya khawatir surat tersebut dijadikan sebagai bahan untuk menyudutkan Pemerintah dan menuduh Pemerintah Presiden Jokowi anti Islam," kata dia dalam siaran pers diterima, Kamis (23/3/2023).

Yusril menilai, surat yang bersifat rahasia namun bocor ke publik bukanlah surat yang didasarkan atas kaidah hukum tertentu, melainkan sebagai kebijakan (policy) belaka. Sehingga setiap saat dapat diralat setelah mempertimbangkan manfaat-mudharatnya.

"Karena itu dia menyarankan agar Sekretaris Kabinet meralat surat yang bersifat rahasia itu dan memberikan keleluasaan kepada pejabat dan pegawai pemerintah serta masyarakat yang ingin menyelenggarakan kegiatan buka bersama," saran dia.

Yusril melihat, masyarakat yang berseberangan dengan Pemerintah, akan mengambil contoh aneka kegiatan seperti konser musik dan olah raga yang dihadiri ribuan orang, malah tidak dilarang oleh Pemerintah. Sebaliknya kegiatan yang bersifat keagamaan dengan jumlah yang hadir pasti terbatas, justru dilarang.

"Surat Seskab Pramono Anung itu akan menjadi bahan kritik dan sorotan aneka kepentingan dalam kegiatan-kegiatan Ceramah Ramadhan di berbagai tempat tahun ini," dia menandasi.

Sumber: Muhammad Genantan Saputra/Merdeka.com