Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar kartu kredit pemerintah tidak menggunakan provider asing, seperti Visa dan MasterCard, mempertimbangkan keamanan negara. Spontan saja hal ini menimbulkan sorotan, mengingat banyaknya warga di Tanah Air yang menggunakan kartu kredit dengan provider tersebut.

Alhasil, industri pembayaran elektronik di Indonesia hingga saat ini masih didominasi oleh Visa dan MasterCard.

Riset CNBC Indonesia mengungkapkan setidaknya bank-bank menyediakan biaya sekitar US$ 2 miliar setiap tahunnya terhadap provider internasional, seperti Visa dan MasterCard, supaya layanan kartu kredit bisa dinikmati masyarakat Indonesia.

-

-

Adapun, besaran biaya ini pun turut menjadi perhatian Bank Indonesia. Biaya-biaya itu harus disetor oleh perbankan domestik ke perusahaan penyedia jasa itu untuk mendapat layanan seperti verifikasi data, sistem keamanan, hingga sistem lainnya untuk penyelesaian transaksinya.

"Itu ada biayanya, dan biayanya itu cukup mahal memang, yang kemudian dibebankan juga kepada konsumen kan, bank enggak akan mau," kata Direktur Eksekutif Departemen komunikasi BI Erwin Haryono saat ditemui di Yogyakarta, beberapa waktu lalu.

Direktur Eksekutif Segara Institut Piter Abdullah Redjalam mengatakan, beban biaya layanan yang harus disetor perbankan domestik ke prinsipal kartu kredit asing itu bisa menekan neraca pembayaran.

Berdasarkan data Neraca Pembayaran Indonesia yang terakhir dirilis Bank Indonesia pada Februari 2023, dari sisi transaksi finansial memang masih membukukan defisit sebesar US$ 8,91 miliar untuk keseluruhan tahun lalu.

"Dampaknya besar mengurangi kewajiban LN kalau semua kartu kredit tidak lagi menggunakan Mastercard atau Visa. Bayangkan saja sekian persen dari seluruh transaksi yang menggunakan Visa atau MasterCard di seluruh Indonesia," ujarnya.

Tidak hanya itu, Presiden Jokowi juga memperhatikan faktor keamanan nasional. Dalam satu kesempatan, Jokowi menceritakan kejadian yang menimpa Rusia ketika pecah perang di Ukraina pada Februari 2022. Pemerintah Amerika Serikat (AS) memberikan sanksi kepada Rusia, diikuti oleh kebijakan perusahaan asal AS.

Visa dan MasterCard saat itu, menurut Jokowi, ikut terlibat memberikan sanksi terhadap Rusia ketika berkonflik dengan Ukraina. Visa dan MasterCard menutup layanannya di negara tersebut sehingga masyarakat Rusia tak bisa gunakan kartu kreditnya.

"Dan hati-hati, kita ingat sanksi dari AS ke Rusia, Visa dan MasterCard menjadi masalah," tegas Jokowi.

[-]

-

Pak Jokowi Benar! Ini Untung RI Tak Gunakan Visa & Mastercard
(haa/haa)