Liputan6.com, Jakarta - Bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan mengatakan ada menteri koordinator (menko) yang ingin mengubah konstitusi negara Indonesia.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Sadarestuwati menilai pernyataan Anies Baswedan yang menyebut ada menko ingin mengubah konstitusi negara sangat mengada-ada. Dia menilai, seharusnya Anies sebagai mantan menteri paham bagaimana mekanisme dan siapa yang berhak untuk mengubah konstitusi.

"Itu sih mengada-ada. Memangnya menko bisa mengubah konstisusi? Harusnya seorang mantan menteri, mantan gubernur tahu mekanisme perubahan konstitusi," kata Sadarestuwati, saat dihubungi merdeka.com, Jumat (17/3/2023).

Dia pun meminta agar Anies Baswedan tidak membuat kegaduhan yang hanya menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Terlebih dengan pernyataan itu.

"Jangan membuat kegaduhan yang bisa membingungkan masyarakat," tegas Sadarestuwati.

Sebelumnya, Anies Baswedan mengungkapkan ada menteri koordinator (menko) yang ingin mengubah konstitusi Indonesia. Bahkan, kata Anies, pernyataan tersebut disampaikan secara terang-terangan oleh sang menko.

Anies menyampaikan itu saat acara 'Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan Tokoh KAHMI' yang digelar KAHMI Jaya di Ancol, Jakarta, Kamis malam (16/3/2023).

"Kok, ada orang yang berada dalam posisi kunci, Menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang berapa banyak yang mau mendukung," kata Anies.

Dia pun mengaku tidak bisa membayangkan petinggi negeri ini mengatakan ingin mengubah konstitusi secara terang-terangan. Menurut Anies, bila ada pendapat kontroversial seperti demikian, seharusnya diutarakan di ruang tertutup.

Sebanyak 59 pimpinan Ormas di Jakarta mendatangi rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Selasa (20/09/2022). Kedatangan mereka diketahui dalam acara silaturahmi.