harus memperhatikan kepentingan warga ya

Pernyataan itu disampaikan Heru untuk menjelaskan posisi pemerintah daerah dalam menanggapi rencana pembuatan zona penyangga (buffer zone) antara Depo Pertamina Plumpang dan permukiman penduduk sehingga minimal berjarak 50 meter dari pagar depo untuk mengurangi risiko berbahaya akibat dampak kecelakaan kerja.

"Yang 50 meter, masih dibahas. Karena kami kan harus memperhatikan kepentingan warga ya," kata Heru di Jakarta Timur, Jumat.

Heru menegaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap berada di tengah-tengah dalam menyikapi persoalan di Plumpang.

"Kalau Pemda adanya di tengah-tengah," kata Heru.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menyatakan pembangunan buffer zone ini penting untuk membuat masyarakat sekitar aman dan operasional, suplai serta distribusi BBM Pertamina juga aman.

"ini (Depo Plumpang) menyimpan sekitar 15 persen dari stok nasional sehingga kalau kita lihat dengan peran strategis dari TBBM Plumpang dan ini bagian dari satu value chain. Jadi, kalau ini kemudian tiba-tiba kami off-kan maka value chain-nya akan terputus sehingga akan mengganggu distribusi," ujar Nicke saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI dipantau secara daring pada Selasa (14/3). Sebelumnya, pada Senin (6/3), Menteri BUMN Erick Thohir menggelar rapat dengan PT Pertamina soal kebakaran Depo Pertamina Plumpang.

Rapat itu salah satunya menyimpulkan bahwa perusahaan plat merah itu harus membangun buffer zone agar Depo Pertamina Plumpang tak berbatasan langsung dengan pemukiman warga. Menurut Erick, buffer zone itu akan didirikan dalam jarak 50 meter dari pagar Depo Plumpang.

. Anggota DPR apresiasi Pertamina mampu atasi kebakaran TBBM Plumpang

. Politik kemarin, dukung produk lokal hingga komitmen Pemilu 2024

. Pimpinan Komisi VI DPR minta hentikan politisasi kasus Depo Plumpang

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Alviansyah Pasaribu
COPYRIGHT © ANTARA 2023