Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pidato politik di hadapan para kader Demokrat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2023). Tidak ada sepatah kata pun AHY menyinggung soal partai koalisi maupun pemilu.

Dalam pidatonya, AHY justru lebih banyak mengkritrik kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) seperti program food estate sampai UU Cipta Kerja serta kondisi ekonomi.

Para politikus senior dari berbagai partai politik pun memberikan serangan balik. 

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menilai, terlalu prematur putra Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mengkritisi program pemerintahan yang sedang berjalan.

"Penilaian AHY terhadap sejumlah program pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dalam pidato politiknya baru-baru ini adalah penilaian yang prematur, baik terkait program sebagai pilihan kebijakan maupun keberhasilannya," kata Arsul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/3/2023).

"Mengapa prematur? Karena pemerintahan Jokowi-Ma'ruf adalah pemerintahan yang sedang berjalan, belum menyelesaikan periode pemerintahannya," tambah Arsul.

Menurut Arsul, seharusnya AHY mengkritik program-program yang telah dijalankan di masa pemerintahan SBY. Sebab, kata Arsul, banyak program pembangunan yang gagal dan bahkan menimbulkan kasus korupsi pada saat SBY berkuasa, seperti proyek pembangunan Hambalang dan kasus Bank Century.

"Contoh kita bisa mengatakan bahwa kebijakan dan program pemerintahan SBY terkait dengqn pusat olahraga terpadu yang dikenal sebagai proyek Hambalang atau program stabilisasi sektor keuangan/perbankan Bank Century," ujar Arsul.

"Sebagai pilihan kebijakan dan program yang gagal karena timbul korupsi dalam pelaksanaanya, yang bahkan proses hukumnya belum selesai sampai dengan sekarang. Kemudian negara mengalami kerugian karena tidak bisa di-recovery dan proyeknya mangkrak," tambah Wakil Ketua MPR RI itu.

Menurutnya, program yang dinilai tak bermanfaat bagi masyarakat kecil adalah pelepasan kawasan hutan yang dilakukan hampir selama 10 tahun pemerintahan SBY.

"Jadi bicara grasah-grusuh, maka proyek Hambalang itu justru lebih nyata grasah-grusuh. Kemudian juga kebijakan "de-forestisasi" atau pelepasan kawasan hutan yang luar biasa jumlah luasannya selama 10 tahun masa pemerintahan Pak SBY, itu juga bisa dipertanyakan manfaatnya bagi rakyat kecil dan bagi preservasi lingkungan hidup kita," ujar Arsul.

Politikus Senior PDIP Junimart Girsang meminta agar AHY membuktikan program pemerintahan mana yang tidak berdampak pada wong cilik.

"Pertama kalau ada statement yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu tidak pro wong cilik, silakan dibuktikan. Wong cilik mana yang komplain terhadap pemerintahan Pak Jokowi," kata Junimart, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu mengaku jika di daerah pemilihan (Dapil) dirinya di Sumatera Utara banyak wong cilik yang senang dengan pemerintahan Jokowi. Bahkan, mereka berharap Jokowi bisa menjadi presiden di periode selanjutnya.

"Saya misalnya dapil Sumatera Utara hampir 99 persen wong cilik sangat senang dengan Pak Jokowi bahkan lebih radikal lagi mereka mengatakan sebaiknya Pak Jokowi tetap presiden lagi aja, Pak, itu di bawah, grassroot, walaupun mereka tidak paham tentang UUD 1945 hanya dua periode," ungkapnya.

"Itu lah bagaimana rakyat itu wong cilik sangat sayang dengan Pak Jokowi," imbuh Junimart.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajak Partai Nasdem dan PKS untuk segera membentuk Sekretariat Perubahan. Tujuannya, sebagai pembuktian koalisi yang dibangun bersama benar-benar serius.