Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menghadiri rapat dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (15/3). Zulhas mendapatkan apresiasi dari Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Harris Turino.

Harris mengapresiasi surplus neraca perdagangan 2022 mencapai US$ 54,46 miliar dan terbesar sepanjang sejarah. Total ekspor mencapai US$ 291,98 miliar atau naik 26,07% dibandingkan 2021.

"Kinerja perdagangan luar negeri di tahun 2023 juga mengalami surplus sebesar total US$ 9,36 miliar di mana Januari 2023 surplus US$ 3,88 miliar dan Februari 2023 surplus sebesar US$ 5,48 miliar," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (16/3/2023).

-

-

Harris melanjutkan, hal yang harus diwaspadai adalah penurunan kinerja ekspor, terutama dari pasar-pasar tradisional seperti Amerika Serikat (AS), Eropa, Jepang, dan China. Ia meminta pemerintah harus mulai mempersiapkan diri dengan membuka pasar-pasar non tradisional seperti Afrika Barat, Afrika Utara dan Timur Tengah (Middle East and North Africa - MENA), Amerika Latin, dan Meksiko.

"Di pasar non tradisional ini peranan Pemerintah akan lebih dominan. Saya juga meminta agar dukungan anggaran yang sudah dialokasikan untuk pameran produk Indonesia di Mexico City tidak dipotong. Ini untuk mempromosikan produk Indonesia di pasar tersebut," tuturnya.

Lebih lanjut, Harris mengapresiasi dicabutnya larangan bagi Bulog untuk membeli gabah dari petani di harga patokan yang sudah ditentukan. Kini Bulog boleh membeli gabah petani pada harga yang lebih tinggi.

"Di satu sisi ini akan meningkatkan kesejahteraan petani padi dan di sisi yang lain bisa mengurangi impor beras. Kesejahteraan petani diharapkan meningkat dan pemerintah tetap bisa mengendalikan inflasi beras dengan Bulog menjual berasnya pada harga subsidi," ujarnya.

Ia mengatakan, kebutuhan subsidi untuk pembelian 1 juta ton beras paling hanya Rp. 2 triliun, jauh lebih kecil dibandingkan dengan subsidi BBM dan ini menjamin kesejahteraan petani. Biarlah petani menjadi tuan yang sejahtera di negeri sendiri.

"Untuk komoditas lain seperti telur ayam, daging ayam, cabai memang sifatnya sangat cyclical karena tidak mungkin disimpan dalam waktu lama. Maka ketika permintaan meningkat menjelang hari raya, harganya anak naik. Kementerian Perdagangan harus menjamin ketersediaan produk pangan strategis ini dan subsidi bisa dilakukan terhadap ongkos angkut, bekerja sama dengan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah," katanya.

Kemudian, ia menilai Satgas Pangan yang di bawah Kementerian Perdagangan harus melibatkan unsur Kepolisian agar lebih efektif dalam bekerja. Belajar dari pengalaman pengendalian harga bawang dan cabai, maka terbukti bahwa pelaku bisnis akan lebih taat bila ada pihak Kepolisian.

"Saya juga minta dukungan Kementerian Perdagangan dalam pembahasan RUU Perlindungan Konsumen yang menjadi usulan DPR. Undang-undang yang lama no. 8 tahun 1999 sudah tidak memadai, terutama menyangkut perdagangan dalam jaringan (on line trading atau market place). Kalau kita bisa menggolkan RUU ini menjadi UU, maka ini bisa menjadi legacy bagi Menteri Perdagangan dan Komisi VI," tutupnya.

Simak Video "BPS Catat Ekspor RI di Desember 2022 Merosot Jadi US$ 23,83 M"
[-]
(mpr/ega)