Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyinggung apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi selama ini. AHY menyebut, banyak proyek infrastruktur yang dibangun tak berdampak ke masyarakat bawah sehingga membebani anggaran negara.

Memanggapi hal itu, Politikus Senior PDIP Junimart Girsang meminta agar AHY membuktikan program pemerintahan mana yang tidak berdampak pada wong cilik.

"Pertama kalau ada statement yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu tidak pro wong cilik, silakan dibuktikan. Wong cilik mana yang komplain terhadap pemerintahan Pak Jokowi," kata Junimart, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu mengaku jika di daerah pemilihan (Dapil) dirinya di Sumatera Utara banyak wong cilik yang senang dengan pemerintahan Jokowi. Bahkan, mereka berharap Jokowi bisa menjadi presiden di periode selanjutnya.

"Saya misalnya dapil Sumatera Utara hampir 99 persen wong cilik sangat senang dengan Pak Jokowi bahkan lebih radikal lagi mereka mengatakan sebaiknya Pak Jokowi tetap presiden lagi aja, Pak, itu di bawah, grassroot, walaupun mereka tidak paham tentang UUD 1945 hanya dua periode," ungkapnya.

"Itu lah bagaimana rakyat itu wong cilik sangat sayang dengan Pak Jokowi," imbuh Junimart.

Sebelumnya, AHY menyinggung persoalan ekonomi yang disebut melanda Indonesia, salah satunya karena banyak pembangunan yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi tak berdampak bagi rakyat. AHY menuturkan, ini jelas membenani anggaran negara.

"Anggaran terlalu banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar yang tidak banyak berdampak pada kehidupan wong cilik, tidak banyak berdampak pada saudara-saudara kita yang termasuk kategori miskin dan tidak mampu," kata dia dalam pidatonya di Tenis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2023). 

Menjawab pertanyaan wartawan, seputar calon pendamping capres koalisi perubahan, Anies Baswedan, Surya Paloh menyatakan, AHY pantas dan cocok sebagai cawapres. Namun keputusan sepenuhnya diserahkan pada Anies Baswedan.