Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyebut ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masuk dalam data penerima bantuan sosial (bansos). Dia menyebut, hal ini karena belum terintegrasinya data kependudukan.

"Ada data ASN yang juga menerima bansos, ini karena data kependudukan kita belum digital dan belum terintegrasi," kata dia dalam acara Launching Modul Sinkronisasi Krisna Renja - Sakti secara virtual, Selasa (14/3/2023).

Oleh karena itu integrasi data sangat dibutuhkan agar tak ada lagi data-data ganda. Tak cuma itu, Kementerian PANRB saat ini terus menggenjot sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) untuk mempercepat mewujudkan pemerintahan digital yang memiliki tata kelola yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel.

-

-

Digitalisasi berbasis arsitektur SPBE menjadi pilar bagi program reformasi birokrasi tematik yang berdampak luas bagi masyarakat. Fokus reformasi birokrasi tematik meliputi penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi dan percepatan prioritas aktual presiden.

Sementara arsitektur SPBE merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.

"Kita terus berupaya, seperti negara lain yang sudah menerapkan seperti Denmark, Inggris, Korea Selatan, Singapura dan Indonesia mulai dari 2022," jelas dia.

Penerapan SPBE Nasional sesuai dengan Peraturan Presiden No. 95/2018 tentang SPBE dan Peraturan Presiden No. 132/2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional. Selain itu, pendampingan yang diawali dengan FGD tersebut sekaligus untuk penyampaian akun Sistem Informasi Arsitektur (SIA) SPBE untuk mewujudkan keterpaduan layanan digital nasional.

Simak Video "Saat Jokowi Semprot Pejabat Pamer Harta: Buat Rakyat Kecewa-Nggak Pantas"
[-]
(kil/ara)