Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md mengtakan, laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang eks pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo sudah disampaikan sejak 2013.

Dia pun bertanya kelanjutan ini kepada lembaga antirasuah, yang langsung dibalas oleh Ketua KPK Firli Bahuri dengan jawaban tidak tahu.

"Pak ini kok belum ditindaklanjuti? loh saya belum tahu bos,” kata Mahfud saat menirukan percakapannya dengan Ketua KPK Firli Bahuri saat jumpa pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Sabtu (11/3/2023).

Atensi Mahfud lalu ditindaklanjuti oleh KPK dengan pemanggilan kepada yang bersangkutan. Melalui hasil klarifikasi dan penelusuran, ditemukanlah catatan kekayaan yang tidak dilaporkan oleh Rafael sebesar Rp500 miliar.

"Setelah diperiksa ulang semua transaksinya itu, ada Rp500 M, yang terkait dengan dia, dilaporkan Rp56 M, yang tidak terlaporkan (Rp500 M), tapi ini bukan bukti hukum ya, ini finanncially intelligent” jelas Mahfud.

Dia mengaku, dengan temuan itu negara belum bisa menindak yang bersangkutan. Sebab, konstruksi hukum harus dibangun dari transaksi janggal.

"Harus dibangun dulu konstruksi hukumnya. Kan aneh masa orang gaji sekian lalu punya perusahaan-perusahaan yang tidak beroperasi tapi uangnya banyak? ada hotel agak sederhana tapi pemasukan banyak? tidak ada yang tidur juga di situ misalnya, itu Rp 500 M itu tindak pidana pencucian uang,” Mahfud Md menandasi.