Presiden Joko Widodo didampingi Mentan Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono memantau panen raya padi di areal persawahan Desa Kartoharjo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Sabtu (11/3/2023). (ANTARA/Louis Rika)

Elshinta.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan panen raya padi di areal persawahan Desa Kartoharjo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Sabtu dengan didampingi rombongan sejumlah menteri, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono.

Presiden menyatakan tiap daerah memiliki tingkat kesuburan dan manajemen tersendiri sehingga hasil panen yang didapatkan juga berbeda-beda.

"Kemarin di Kebumen. Sekarang panen raya di Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur. Saya melihat memang ada perbedaan, terutama di produktivitas per hektare. Di sini (Ngawi) sudah ada yang mencapai 10,5 ton per hektare, ada yang 8 ton per hektare, sedangkan kemarin di sana 5,5-6 ton per hektare. Saya kira memang setiap daerah memiliki kesuburan yang berbeda-beda. Memiliki manajemen yang berbeda-beda mengenai pengairan dan lain-lain sehingga ini baik bagi petani," ujar Presiden Jokowi di Ngawi.

Namun terdapat hal yang paling penting menurut Presiden dalam kesempatan itu, yakni harga gabah agar tidak jatuh di saat panen raya.

"Memang harga gabah harus segera ditentukan jangan sampai harganya jatuh karena ini panen raya di mana-mana. Ini nanti segera diumumkan oleh Badan Pangan sehingga pembelian Bulog menjadi jelas," katanya.

Pemerintah melalui Badan Pangan sedang menghitung ulang harga pembelian pemerintah (HPP) terbaru untuk gabah dan beras dengan memperhitungkan sewa lahan, pembelian pupuk, bibit, serta operasional lainnya agar petani tetap mendapatkan untung.

Selain itu, kata Presiden  HPP gabah dan beras terbaru juga akan mempertimbangkan harga jual di tingkat pedagang, serta harga beli di tingkat konsumen agar semuanya dalam posisi yang wajar.

"Yang sulit pemerintah itu menyeimbangkan harga di petani wajar, harga di pedagang wajar, dan harga di konsumen juga wajar. Mencari kesimbangan itu yang tidak gampang," tegasnya.

Karena itu, ia meminta agar HPP yang ditetapkan nanti dipastikan tidak di bawah biaya pengeluaran atau operasional yang dikeluarkan oleh para petani.