Ilustrasi - Seleksi kompetensi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru tahun 2022 di SMPN 2 Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Senin (28/11/2022). ANTARA FOTO/Makna Zaezar/hp/pri.

Elshinta.com - Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Timur Teguh Sumarno memastikan akan terus mengawal pengangkatan guru honorer dalam program penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Teguh pun optimistis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) juga memiliki komitmen yang kuat untuk menyejahterakan guru melalui penerimaan ASN PPPK.

“Kami bakal berjuang keras untuk memastikan guru honorer diangkat menjadi ASN PPPK. Kami juga akan berkoordinasi intensif dengan Kemendikbudristek agar misi besar untuk merekrut 1 juta guru melalui program ASN PPPK bisa diwujudkan. Kami apresiasi kerja keras Mas Menteri dan kementerian terkait hal ini” kata Teguh dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu.

Menurut Teguh, rekrutmen ASN PPPK merupakan kebijakan progresif dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para guru. Untuk itu, dia meminta guru honorer mendukung program ini.

“ASN PPPK adalah jawaban dari perjuangan para guru honorer yang selama puluhan tahun menyuarakan kesejahteraan yang layak. Kami meminta kepada rekan-rekan guru untuk bersabar karena perubahan yang besar ini membutuhkan proses,” kata Teguh.

PGRI juga mengharapkan dukungan para pemangku kepentingan lainnya di sektor pendidikan, khususnya pemerintah daerah.

Menurut dia, partisipasi pemerintah daerah dalam rekrutmen ASN PPPK juga penting. Sebab, dengan tingginya pengajuan jumlah formasi oleh masing-masing pemda, maka akan semakin membuka lebar peluang para guru honorer mendapatkan penempatan dalam ASN PPPK.

“Kami memohon kepada seluruh jajaran pemda meningkatkan kuota formasi demi nasib para guru honorer. Kami percaya kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemda akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan guru serta perbaikan kualitas pendidikan nasional,” kata Teguh.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Abdullah Azwar Anas telah memastikan bahwa pemerintah akan menyiapkan satu juta formasi ASN PPPK, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan untuk tahun 2024. Azwar meminta kepada pemerintah daerah untuk mengajukan formasi ASN PPPK bagi kedua bidang prioritas tersebut.

“Kami berharap dari daerah segera mengusulkan untuk PPPK karena pendidikan dan kesehatan sedang menjadi prioritas. Sekarang kita sedang ajukan formasi satu juta lebih yang kita ajukan untuk 2024,” kata Azwar.