Rencana PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) untuk impor kereta bekas dari Jepang menuai polemik. Rencana impor mendapat dukungan dari Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), tapi tidak mendapat restu dari Kementerian Perindustrian.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pun sampai turun tangan menangani persoalan tersebut. Lantas, apa yang terjadi jika impor tidak dilakukan?

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan, jika impor tidak dilakukan dikhawatirkan akan terjadi penurunan kapasitas penumpang yang diangkut.

-

-

"Dikhawatirkan terjadi penurunan kapasitas penumpang yang bisa diangkut. Sedangkan demand penumpang KRL trend-nya naik terus," katanya kepada detikcom, Minggu (5/3/2023).

Dalam keterangan sebelumnya dijelaskan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemehub mendukung upaya peremajaan sarana kereta rel listrik (KRL) yang sedang dilakukan oleh PT KCI karena usia sarana kereta yang akan pensiun. Dukungan ini disampaikan dalam bentuk surat rekomendasi teknis yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian dengan tanggal 19 Desember 2022.

"Pengadaan sarana ini harus segera dilaksanakan untuk menggantikan beberapa rangkaian kereta yang akan dipensiunkan pada 2023-2024 mengingat usia pakainya yang sudah terlalu lama," terang Adita.

Selain didorong oleh faktor usia sarana, kebutuhan pengadaan muncul untuk mengakomodasi pertumbuhan penumpang. Berdasarkan data yang dilaporkan oleh PT KCI, realisasi penumpang tertinggi sebelum pandemi sudah menyentuh angka 336,3 juta orang penumpang pada 2019. Jumlah penumpang diproyeksikan akan terus meningkat hingga 523,6 juta orang pada 2040.

Guna mengakomodasi pertumbuhan tersebut, diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas angkut dari 436 juta orang penumpang pada 2023, menjadi 517 juta orang pada 2026.

"Semoga upaya ini tetap membuat KCI dapat memberikan layanan terbaik bagi masyarakat," ujar Adita.

Adita menyadari, ada kebutuhan lain dalam pengadaan sarana kereta api ini, yakni pemanfaatan produk dalam negeri dengan penggunaan produk PT Industri Kereta Api (INKA).

"Namun demikian perlu ada solusi sementara untuk mengatasi lonjakan penumpang KRL sampai produk INKA selesai dan dapat digunakan untuk melayani," ucapnya.

Adita menjelaskan, masa produksi sarana kereta KRL baru oleh INKA membutuhkan waktu 2-3 tahun, sejak sekarang. "Sehingga, sarana KRL bukan baru menjadi pilihan yang bijak menurut kami, sembari menunggu proses produksi dari INKA selesai," tuturnya.

"Tentu kami dari Kemenhub sangat mendukung pengadaan sarana produksi dalam negeri untuk memajukan industri kita sehingga kami pun sangat mengapresiasi langkah PT KCI yang sudah meneken MoU dengan PT INKA untuk pengadaan ini," sambungnya.