Sentimen
Informasi Tambahan
BUMN: PT Pertamina
Institusi: Universitas Indonesia
Kasus: kebakaran, kecelakaan
Tokoh Terkait
Depo Plumpang Kebakaran, Komisi VII DPR Minta Pertamina Tanggung Jawab
Liputan6.com Jenis Media: Ekonomi
Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti menyoroti insiden kebakaran Depo Pertamina Plumpang di Jakarta Utara, Jumat (3/3/2023) lalu yang dikelola PT Pertamina (Persero).
Menurut hasil penelusurannya, Dyah tak menyangkal terminal bahan bakar minyak (TBBM) yang berdiri sejak 1974 tersebut berdampingan dengan pemukiman rakyat.
"Kami belum bisa berkesimpulan siapa yang salah sampai hasil evaluasi Selasa Komisi VII akan berkunjung ke lokasi dan juga akan memanggil Pertamina untuk mendapatkan penjelasan secara detil," ujarnya kepada Liputan6.com, Minggu (5/3/2023).
"Apakah butuh direalokasi ke tempat lain dengan memastikan bufferzone kurang lebih 50-100 meter dari pemukiman diterapkan dan ditertibkan serta sosialisasikan dengan baik," kata Dyah.
Namun, ia menambahkan, dirinya belum mendapat jadwal secara pasti kapan Komisi VII bakal memanggil Pertamina untuk meminta pertanggungjawaban terhadap kasus kebakaran Depo Plumpang. Pasalnya, mereka saat ini masih di luar masa sidang (reses).
"Yang jelas Komisi VII akan mengunjungi lokasi (Depo Pertamina Plumpang) tanggal 7 (Maret 2023)," ungkapnya.
Di sisi lain, pengamat ekonomi energi Universitas Indonesia (UI), Berly Martawardaya, mendesak adanya relokasi rumah warga ataupun Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) di sekitar Depo Pertamina Plumpung, Jakarta Utara.
Pasalnya, pemukiman masyarakat di Depo Plumpang sudah terlalu padat. Sehingga berpotensi besar terkena dampak kecelakaan kerja.
"Jarak depo terlalu dekat dengan pemukiman. Perlu bufferzone supaya aman dan tidak terjadi lagi kebakaran Depo Plumpung," ujar Berly kepada Liputan6.com.
Menurut dia, perlu dikaji segera di tim multidisipin dari bidang teknik, keselamatan kerja, hukum, sosiologi/antropologi, dan finansial/ekonomi. Sehingga bisa pilih opsi antara depo yang pindah atau sebagian masyarakat sekitar direlokasi supaya bisa dimulai tahun ini.
"Kalau tunggu tahun depan keburu udah Pilpres 2024 dan fokus masyarakat plus pejabat pindah. Bisa tertunda sampe 2025," imbuh Berly.
Sentimen: positif (65.3%)