Liputan6.com, Jakarta - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia siap mengawal percepatan pembangunan kawasan industri pupuk di Fakfak, Papua Barat, yang ditargetkan beroperasi secara komersial pada 2027.

Dalam Kick-Off Meeting Pembangunan Kawasan Industri Pupuk Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat di Jakarta, beberapa waktu lalu, Bahlil mengatakan pembangunan kawasan industri pupuk di Provinsi Papua Barat merupakan proyek besar dalam rangka membuat lumbung pangan di kawasan timur Indonesia.

Selain itu, alasan dibangunnya kawasan industri pupuk di Papua Barat ini juga karena untuk mendatangkan pupuk ke wilayah Papua membutuhkan biaya logistik yang tinggi, sehingga sulit untuk mengembangkan sektor pertanian.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VI DPR RI Muhammad Sarmuji mengakui kawasan Papua Barat sangat tepat dijadikan central industri pupuk karena jangkauan bahan bakunya sangat dekat. Selain itu, pembangunan kawasan industri pupuk di Papua Barat menjadi jalan keluar bagi wilayah Indonesia Timur lainnya memperoleh pupuk dengan biaya yang kecil.

“Kalau di Papua Barat itu tepat dibuat kawasan industri pupuk, karena itu mendekatkan ke bahan baku kan dia bisa ambil di blok Tanggu, yang jumlah produksinya itu besar dengan produksi lebih efisien,” kata Sarmuji saat dihubungi, Sabtu (4/3).

“Karena masalah biaya logistiknya pasti lebih rendah, dan kalau logistiknya sudah rendah kita berharap biaya harga pokok produksinya rendah juga dan itu bisa lebih membuat harga pupuk di Indonesia, khususnya di kawasan Indonesia Timur itu menjadi lebih rendah juga,” sambungnya.

Selain itu, wilayah Indonesia Timur selama ini belum ada pabrik pupuk hingga langkah Kementerian Investasi membangun kawasan industri pupuk di Papua Barat sangatlah tepat dan harus mendapat dukungan penuh dari semua pihak, terkhusus masyarakat Papua.

“Karena problemnya selama ini kawasan Indonesia Timur belum memiliki pabrik pupuk yang memadai yang bisa menjangkau ke kawasan Timur Indonesia secara keseluruhan, kalau ada di Papua Barat itu antara Maluku dan sekitarnya bisa ngambil di Papua Barat sebenarnya. Jadi kita berikan dukungan lah apa yang dilakukan oleh kementerian investasi,” ucapnya.

Dijelaskan politisi Partai Golkar ini, dengan hadirnya industri pupuk di wilayah Timur Indonesia, maka proses distribusi pupuk ke wilayah-wilayah terdekat seperti Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan lainnya akan lebih mudah dan biaya logistik makin rendah.

“Ini akan mempermudah baik dari sisi produksi maupun dari sisi distribusi produksinya nanti, jadi itu dua-duanya jadi kita bisa memangkas biaya logistik yang cukup banyak. Dari sisi produksi maupun dari sisi pasarnya,” jelasnya.

Presiden Jokowi mengaku tak masalah namanya dicatut oleh Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia untuk urusan investasi. Bahkan, Jokowi justru meminta agar Bahlil melayani para investor.