Anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu viral di media sosial atas kasus penganiayaan David (15), anak dari salah satu pengurus pusat GP Ansor. Buntut dari kasus itu terkuak bahwa tersangka sering pamer gaya hidup mewah di media sosial.

Hal ini mendapatkan kecaman keras langsung dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Bendahara Negara itu memastikan mendukung penanganan hukum yang sedang dilakukan kepolisian.

"Kemenkeu mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan - dan mendukung penanganan hukum secara konsisten oleh instansi yang berwenang," katanya dalam unggahan di Instagram resmi @smindrawati, Rabu (22/2/2023).

-

-

Berikut faktanya:

Tersangka penganiayaan bernama Mario Dandy Satrio sering pamer harta di sosial media seputar mobil dan motor mewah mulai dari Rubicon hingga Harley Davidson. Dia adalah anak pegawai DJP bernama Rafael Alun Trisambodo yang merupakan pejabat eselon III (Kepala Bagian Umum di Kanwil Jakarta Selatan II).

Sri Mulyani mengecam keras gaya hidup mewah yang dilakukan jajaran keluarga Kemenkeu. Hal itu dinilai bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas yang sedang terus dibangun Kemenkeu dan memunculkan reputasi negatif bagi seluruh jajaran yang lain.

"Kepercayaan publik adalah hal esensial dan fondasi yang harus dijaga bersama dan tindak boleh dikompromikan oleh seluruh jajaran Kemenkeu," tegasnya.

Senada, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo juga mengecam gaya hidup mewah dan sikap pamer harta yang dilakukan jajarannya maupun keluarga.

"Gaya hidup mewah tersebut tidak cocok dengan nilai-nilai organisasi dan dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, khususnya DJP," tegas Suryo dalam keterangan tertulis.

Kemenkeu langsung melakukan proses pemanggilan terhadap Rafael Alun Trisambodo yang anaknya jadi tersangka penganiayaan dan suka pamer gaya hidup mewah di sosial media.

"Saat ini unit kepatuhan internal DJP yakni Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian Keuangan tengah memanggil pegawai tersebut dalam rangka pemeriksaan," imbuh Suryo.

Terkait aduan masyarakat tentang harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang diduga belum semua dilaporkan, Suryo memastikan akan melakukan pendalaman sesuai ketentuan yang berlaku.

"Saat ini unit kepatuhan internal DJP yakni Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan tengah memanggil pegawai tersebut dalam rangka pemeriksaan," imbuh Suryo.

Menurutnya, Kementerian Keuangan punya mekanisme pencegahan dan deteksi terhadap pelanggaran integritas salah satunya melalui analisis dan pemeriksaan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Aplikasi Laporan Perpajakan dan Harta Kekayaan (ALPHA) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas harta kekayaan pribadi sebagai penyelenggara negara.

Diketahui Rafael Alun Trisambodo dalam statusnya sebagai penyelenggara negara telah melakukan kewajiban melaporkan harta kekayaannya dalam LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"DJP berkomitmen menjunjung tinggi nilai-nilai Kementerian Keuangan khususnya integritas dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangan DJP serta akan menindaklanjuti setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai DJP," imbuhnya.