Liputan6.com, Jakarta Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet meminta pemerintah Indonesia mengevaluasi dan menyusun langkah strategis untuk menekan jumlah kekerasan kolektif di tahun 2023 ini.

Berdasarkan data yang diungkap Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia menyebutkan, jumlah kekerasan kolektif yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2022 menurun dibanding tahun 2021. Namun, jumlah korban peristiwa kekerasan kolektif meningkat 54,7 persen, yakni menjadi 2.174 korban meninggal ataupun luka-luka pada 2022.

"Meminta pemerintah menjadikan data CSIS Indonesia tersebut sebagai bahan untuk mengevaluasi dan menyusun langkah strategi agar bisa menekan jumlah kekerasan kolektif yang terjadi di Indonesia di tahun 2023," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Selasa (21/2/2023).

Dalam data CSIS juga disebutkan jika rata-rata, pada 2021 korban per insiden adalah 1,11 dan pada 2022 meningkat menjadi 1,3 korban per-insiden. Kekerasan memenuhi unsur penggunaan kekuatan fisik, disengaja, serta dilakukan oleh atau terhadap sekelompok orang.

Maka dari itu, Bamsoet meminta pemerintah berdiskusi dengan CSIS agad dapat mengklasifikasikan kasus-kasus kekerasan kolektif yang paling banyak dilakukan.

"Di antaranya seperti main hakim sendiri (486 kejadian), kekerasan akibat isu kriminal (147 kejadian), dan yang disebabkan isu identitas (93 kejadian), di samping menentukan langkah yang akan ditetapkan agar kekerasan kolektif bisa terus diminimalisir," kata dia.

Bamsoet  juga meminta Kapolri dan Panglima TNI mengkoordinasikan aparat keamanan di daerah terkait dengan stakeholder, untuk mengambil langkah intervensi yang tegas terhadap insiden kekerasan kolektif yang terjadi dan berpotensi terjadi, utamanya di daerah-daerah yang rawan terjadi kekerasan kolektif.

Aktivis anti-kudeta Sudan menyerukan protes massa pada Minggu 21 November 2021, pascatewasnya 40 orang pengunjuk rasa dalam demonstrasi terbaru yang berujung ricuh dan mematikan pada pertengahan pekan.