Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah kepemimpinan Sakti Wahyu Trenggono menggandeng Kementerian BUMN yang dipimpin Erick Thohir dalam menyediakan akses BBM bagi nelayan. Dalam kerja sama ini, Kementerian BUMN menugaskan PT Pertamina (Persero). 

Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan, kerja sama antara KKP dan Kementerian BUMN yang diwakili oleh Pertamina ini untuk mempermudah nelayan mendapatkan BBM sesuai dengan harga resmi yang berlaku.

"Kami berterima kasih kepada Pak Menteri BUMN, Dirut Pertamina, PT Patra Niaga yang sudah men-support ketersediaan bahan bakar minyak. Ini yang paling penting," ungkap Sakti Wahyu Trenggono di kantor KKP, Jakarta Pusat, Kamis (2/2/2023).

Penandatangan kesepakatan bersama kemudian dilanjutkan dengan penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP dengan PT Pertamina Patra Niaga tentang Dukungan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi di Kampung Nelayan dan Pelabuhan Perikanan.

Kerja sama inilah yang akan memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak dengan harga terjangkau di lokasi-lokasi tadi.

Menteri Trenggono menerangkan, kebutuhan bahan bakar nelayan mencapai 3,4 juta kilo liter per tahunnya. Untuk memastikan distribusi tepat sasaran dan tidak terjadi pemborosan, penyaluran BBM akan dilakukan pada enam zona penangkapan di Indonesia.

"Yang pasti kita sudah membuat zona, ada zona 1 sampai 6. Ini kita klaster dengan zona tadi, dan pelabuhannya sudah kita tentukan. Ini tentu memudahkan pendataan dan distribusi. Fokus bisa di tempat-tempat tadi, sehingga tidak terjadi pemborosan. Klaster bisa mengontrol pendistribusian," ungkap Menteri Trenggono.