Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Hadi Tjahjanto menargetkan bisa mensertifikasi 126 juta bidang tanah. Target ini optimis bisa dicapai hingga akhir periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Target 126 juta bisa tercapai meski ada K2 (status tanah sengketa) dan K3 (status objek tanah belum memenuhi syarat) harus turun ke lapangan, timpang tindih tanah juga harus diselesaikan," ujarnya dalam serah terima jabatan di kantor ATR, Rabu (15/6).

Menurutnya, target sertifikasi tanah ini melanjutkan kinerja yang sudah dilakukan oleh pendahulunya yakni Sofyan Djalil yang sudah berhasil mendapatkan 80 juta sertifikasi tanah dari target 126 juta bidang tanah hingga 2024.

-

-

Selain target sertifikasi tanah, ia mengungkapkan sederet tugas lain yang diberikan Jokowi kepadanya selaku Menteri ATR baru.

Kepala negara juga meminta dirinya menyelesaikan tumpang tindih tanah yang terjadi antara masyarakat dan badan usaha.

Dalam penyelesaian sengketa tanah ini, ia mengungkapkan akan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga lainnya. Diantaranya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Menteri KLHK Siti Nurbaya.

"Saya yakin karena kita sudah kenal sejak lama baik dengan Pak Erick Thohir, Bu Siti Nurbaya permasalahan akan selesai di lapangan. Dan pasukan kita di lapangan para kanwil BPN yang benar harus mengawal ini dengan baik membantu para Dirjen," jelasnya.

Oleh karenanya, Hadi mengatakan akan langsung turun ke lapangan di hari Jumat (17/6). Sedangkan pada Kamis (16/6), dirinya akan bertemu dengan jajaran eselon I dan pejabat lainnya di Kementerian ATR untuk menanyakan permasalahan yang paling krusial terkait agraria.

"Saya karena hari ini baru diambil sumpah, besok saya akan ketemu dengan para Dirjen (Direktur Jenderal), permasalahan apa sih ya walaupun saya sebelum ketemu Dirjen sudah mulai bertanya sama sini pertanyaan apa langsung ke bawah untuk saya matching-kan dengan Dirjen. Hari Jumat saya akan terjun ke lapangan," pungkasnya.

[-]

[-]