Ketua Forum Transportasi Perkotaan MTI, Budi Yulianto mengkritik rencana penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di Jakarta. Sebab, menurutnya, sudah banyak kota di luar negeri yang gagal menerapkan sistem tersebut.

Budi mengatakan, untuk menerapkan ERP di Jakarta, perlu kajian panjang dan matang. Karuan saja, kebijakan tersebut memiliki dampak sosial yang sangat luas untuk masyarakat Ibu Kota dan sekitarnya.

ERP sendiri sebelumnya telah gagal total saat diterapkan di kota-kota besar Inggris seperti Cardiff, Birmingham dan Liverpool.

-

-

"Di tiga kota itu tidak berhasil lantaran masyarakat menolak keberadaan ERP yang diyakini program tersebut tidak akan berhasil mengurai kemacetan," ujar Budi melalui keterangan resminya, dikutip Senin (13/2).

Penerapan ERP menurut Budi memang tidak selalu mulus, apalagi ide tersebut sulit mendapat dukungan masyarakat di kota-kota besar, seperti Hong Kong, Edinburgh, dan kota-kota lain di Amerika Serikat.

Bahkan di Hong Kong sendiri yang merupakan kota pertama yang memperkenalkan ide ERP justru gagal menerapkannya, lantaran kurang dukungan masyarakat setempat.

Sementara New York City (NYC) telah membahas kemungkinan menerapkan ERP sejak lama, bahkan sudah mendapat persetujuan legislatif sejak 2019 silam. Namun, hingga sekarang, sistem tersebut belum juga diterapkan.

Menurut Budi, Jakarta akan bernasib sama dengan kota-kota barusan, yakni gagal total. Sebab, selain butuh perencanaan matang, banyak masyarakat yang menolak kebijakan tersebut.

"Jadi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus benar-benar membuktikan kepada masyarakat bahwa program ini akan berhasil. Ini yang harus dipahami Pemda DKI Jakarta karena program ini banyak melibatkan kebijakan," kata dia.

Budi menegaskan, ERP bukan satu-satunya sistem transportasi yang diyakini bisa mengurai kemacetan di Jakarta. Menurutnya, ada jalan keluar lain yang lebih substansial, yakni kendaraan umum yang terintegrasi.

Simak Video "ERP Tuai Penolakan, Pemprov DKI Siap Patuhi Keputusan DPRD"
[-]
(sfn/lua)