Liputan6.com, Jakarta - Wacana pembebasan ojek online (ojol) dari pengenaan tarif jalan berbayar ERP atau Electronic Road Pricing justru ditentang para supir ojol yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia.

Ketua Umum Garuda Indonesia Igun Wicaksono tak ingin ojol fiktif bermunculan. Ia khawatir banyak pengguna jalan lewat di jalan berbayar ERP yang nantinya memanipulasi atribut ojol seperti helm dan jaket, agar bisa terbebas dari pungutan tarif online tersebut.

"Adanya manipulasi atas atribut ojol demi ERP akan menimbulkan permasalahan. Untuk menghindarinya, maka lebih tegas ERP batalkan total," ujar Igun kepada Liputan6.com, Senin (13/2/2023).

Oleh karenanya, ia bersikeras menentang kebijakan jalan berbayar elektronik itu tanpa pengecualian.

"Kami bersama rekan-rekan pengemudi ojek online yang beberapa kali telah melakukan aksi unjuk rasa menolak ERP, menyatakan tetap menolak ERP tanpa syarat apapun," ungkapnya.

Alasannya, Igun menekankan, kebijakan itu terkesan tidak adil dan hanya akan menimbulkan beban bagi rakyat kecil, bukan hanya ojek online.

"Kami sangat yakin semua pengemudi ojek online maupun pengendara bermotor semua keberatan dengan adanya ERP," seru dia.

"Batalkan ERP dan hapus ERP dari Raperda DKI Jakarta adalah harga mati yang tidak dapat ditawar lagi. Kami menolak dengan keras ERP ini," tegas Igun.

Menurut dia, masih ada cara lain untuk pengendalian lalu lintas yang tidak membebankan masyarakat dengan kutipan-kutipan biaya atau dimana masyarakat harus membayar.

Pasalnya, Igun menyatakan, pemerintah sudah banyak diuntungkan oleh masyarakat lewat setiap pembelian kendaraan pribadi melalui pengenaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan lain sebagainya.

"Mobil maupun sepeda motor sudah membayar pajak daerah dari STNK yang tidak sedikit. Maka kebijakan ERP ini menjadikan beban pengeluaran berlipat-lipat. Silahkan Pemprov DKI Jakarta menerapkan kebijakan lain yang pro rakyat tidak mengutip uang lagi dari masyarakat," tuturnya.

Pemprov DKI Jakarta sedang mengkaji sistem aplikasi untuk penerapan Electronic Road Pricing (ERP).