Rencana penerapan sistem electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar di 25 ruas jalan di DKI Jakarta harus benar-benar disiapkan secara matang. Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta dapat mencontoh kota-kota besar di negara lain yang sudah menerapkan ERP, seperti Singapura dan London, Inggris.

Ketua Forum Transportasi Perkotaan MTI, Budi Yulianto mengatakan, penerapan ERP memang salah satu langkah mengurai kemacetan di Jakarta yang semakin parah. Namun menurutnya, untuk menerapkan ERP dibutuhkan kajian yang sangat panjang dan matang karena kebijakan ini akan memiliki dampak sosial yang cukup luas.

Beberapa negara yang telah lebih dulu menerapkan ERP juga tidak seluruhnya berhasil. Misalnya di Inggris. Selain kota London, Inggris juga sempat menerapkan ERP untuk kota-kota lainnya seperti Cardiff, Birmingham, dan Liverpool.

-

-

"Namun di tiga kota itu tidak berhasil lantaran masyarakat menolak keberadaan ERP yang diyakini program tersebut tidak akan berhasil mengurai kemacetan," kata Budi, akhir pekan ini (12/2/2023).

Penerapan ERP menurut Budi memang tidak selalu mulus, apalagi ide ini juga sulit mendapatkan dukungan publik di berbagai kota-kota di belahan dunia, seperti Hong Kong, Edinburgh, ataupun kota-kota besar lainnya di Amerika Serikat. Bahkan di Hong Kong sendiri yang merupakan kota pertama yang memperkenalkan ide ERP justru gagal mengimplementasikannya karena kurangnya dukungan masyarakat terhadap ide ini.

Lain ceritanya dengan New York City, yang walaupun sudah mendapatkan persetujuan oleh badan legislatif di tahun 2019, namun pembahasan teknis yang begitu rumit membuat pelaksanaannya belum juga terlaksana hingga tahun 2023.

Rencana penerapan ERP oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta, lanjut Budi, diprediksi juga akan mengalami hal serupa. Dimana rencana itu akan mendapat banyak penolakan dari pengguna kendaraan pribadi karena mereka menganggap dengan adanya ERP, masyarakat dipaksa membayar dan tidak ada pilihan lain ketika hendak melalui ruas jalan tersebut.

Hal itu dikarenakan fasilitas transportasi yang aman dan nyaman secara ekonomi sebagai kompensasinya belum tersedia. Dan ketika masyarakat memilih menggunakan kendaraan umum berupa taksi online dan ojek online namun tetap terkena ERP tentu juga akan keberatan.

"Jadi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus benar-benar membuktikan kepada masyarakat bahwa program ini akan berhasil dan bisa menciptakan integrasi transportasi strategis yang dapat mengatasi kemacetan dan kesulitan-kesulitan teknikalnya. Nah, ini harus dipahami Pemda DKI Jakarta karena program ini banyak melibatkan kebijakan," ucap Budi.

Menurutnya, ERP bukan satu-satunya sistem transportasi yang bertujuan untuk mengurai kemacetan. Seharusnya, kata dia, penanganan masalah transportasi mengacu pada sustainable transportation yaitu transportasi merupakan tujuan utama sebagai penggerak ekonomi wilayah perkotaan dan perkembangan sosial. Dimana transportasi harus mengandung unsur ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Berambung ke halaman selanjutnya.