Jakarta, CNBC Indonesia - Beberapa korban Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera Bersama menyatakan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) tidak optimal dalam penanganan kasus koperasi bermasalah. Menkop UKM Teten Masduki menampik anggapan ini.

"Tidak benar. Kami sudah membentuk Satgas Koperasi Bermasalah, yang melibatkan Polri, Kejaksaan, PPAT, OJK. Satgas ini hampir tiap hari menerima pengaduan-pengaduan anggota koperasi gagal bayar," ucap Teten saat diwawancara CNBC Indonesia, Jumat, (10/2/2023).

Teten menambahkan, pihaknya telah memperjuangkan PKPU untuk rentang waktu 2004 dan 2006. Namun, putusan PKPU ini tidak berjalan, realisasinya baru 3% untuk KSPSB dan 15.58% untuk Indosurya.

-

-

"Putusan PKPU itu asset based solution. Tapi sulit dilakukan karena asset koperasi tidak dimiliki oleh koperasi tapi dialihkan ke perusahaan afiliasi milik pendiri/pengurus, asetnya digelapkan," kata dia.

Lebih parah lagi, putusan PKPU tidak menunjuk manajemen baru atau Pemerintah untuk menyita asset untuk membayar kewajiban terhadap anggota. Dengan kata lain, tidak ada kepastian pembayaran ganti rugi dana simpanan anggota.

"Banyak anggota koperasi ini, terutama KSP SB dan KSP Indosurya yang minta pemerintah menalangi uang mereka yang digelapkan pengurus tadi. Tapi pemerintah tidak punya landasan hukum untuk membail out koperasi yg gagal bayar. Berbeda dengan perbankan yg sudah ada landasan hukumnya," kata Teten.

Sebelumnya, korban KSP Sejahtera Bersama menyatakan keresahannya karena tidak kunjung mendapat perhatian pemerintah. Dalam rilis kronologi tertulis, aliansi korban menyatakan Satgas Koperasi Bermasalah pun tak solutif dalam menangani kasus ini.

"Dalam upaya penylesaian masalah anggota KSP SB, kami memohon bantuan Kemenkop dan UKM selaku pembina dan pengawas koperasi di Indonesia namun tidak direspon dengan baik. Bahkan setelah terbentuknya Satgas Koperasi Bermasalah Januari 2022 yang tugasnya untuk mengawal pembayaran skema homologasi sampai sekarang Januari 2023 tidak terlaksana apa pun," tulis pernyataan tersebut.

Dalam wawancara terpisah, seorang korban berinisial N juga menyatakan dirinya pernah mencoba mendatangi Teten Masduki bersama aliansi korban, tapi Menteri Koperasi dan UKM tersebut tidak merespon.

"Kita udah bersurat mau beraudiensi dengan Kemenkop boro-boro. Kita mau datang, dibukakan pintu saja boro-boro. Jangankan janji gitu loh ngerespon apapun mereka enggak mau," kata N dalam wawancaranya Rabu, (9/2/2023).

[-]

-

Indosurya Rampok Rp106 T, Anak Buah Jokowi Bertanggung Jawab?
(Mentari Puspadini/ayh)