Jakarta -

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kembali menghadiri rapat dengan Komisi IX DPR, Kamis (9/2/2023). Rapat sejak sore hingga malam ini membahas Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan.

Budi Gunadi kembali hadir pada rapat komisi IX DPR pada pukul 19.21 WIB. Awalnya Budi sempat menghadiri rapat dengan Komisi IX sejak pukul 10.00 WIB tentang stunting bersama BKKBN. Lalu ia harus pamit di tengah rapat karena dipanggil Presiden Joko Widodo.

Namun, saat pembahasan KRIS yang membuat DPR geram adalah Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Andie Megantara, yang tidak hadir dalam rapat itu. Padahal menurut anggota Komisi IX, banyak hal yang harus diputuskan dan dijawab atas pertanyaan dari Komisi IX.

-

-

Pimpinan rapat Komisi IX DPR, awalnya mempertanyakan ke mana Ketua DJSN. Mengingat banyak hal yang perlu dijawab atas pertanyaan dan masukan dari Komisi IX DPR.

"Kalau kepala DJSN ke mana pak? Karena hari ini rapatnya banyak hal yang sangat penting dan strategis sebenarnya, banyak yang tidak hadir stakeholder yang sangat penting terkait, yang lengkap BPJS Kesehatan," ujarnya, dalam rapat Komisi IX DPR RI dengan Menkes, Kamis (9/2/2023).

Kemudian, pertanyaan itu dijawab oleh Anggota DJSN, Mickael Bobby Hoelman. Menurutnya Ketua DJSN tak hadir karena mendampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

"Mohon izin mendampingi Pak Menko di hari pers nasional, bu di medan hari ini. Hadirnya di pers di Medan," jawab.

Pertanyaan itu dijawab lagi oleh pimpinan rapat, ia menerangkan bahwa Ketua DJSN sudah beberapa kali tidak hadir ketika diundang ke DPR. Pimpinan DPR pun meminta anggota yang mewakili untuk Ketua DJSN hadir secara virtual.

"Harusnya jam segini acaranya sudah selesai mungkin bisa secara online pak. Supaya mengikuti, karena nanti di dalam kesimpulan ini mengikat jangan sampai bapak bertanggung jawab sendiri. Kepala DJSN ini mohon maaf, masukan Komisi IX sudah beberapa kali diundang rapat Komisi IX itu tidak hadir," ungkapnya.

Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo, juga mengungkapkan kegeramannya dengan tidak hadirnya Ketua DJSN. Ia mempertanyakan yang mana prioritas dari Ketua DJSN.

"Itu mendampingi Menko dengan DPR penting mana? Bukan penting tetapi prioritas mana? Ini mengambil keputusan kebijakan, dan evaluasi KRIS menjadi tanggung jawab DJSN. Jangan main main ini, soal penting ini. Berulang kali, kalau setiap saat melakukan seperti ini ya gimana lagi," tegasnya.

Ia juga menyinggung soal paparan DJSN yang sangat sedikit. Padahal hasil evaluasi KRIS dari DJSN sangat penting.

"Penjelasannya aja masih seperti ini. Masa liat DJSN itu, pemaparannya cuma berapa lembar. Ini marwah organisasi itu, marwah lembaga negara loh. DJSN mewakili rakyat mewakili negara," tuturnya.

(ada/hns)