Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdi Ryanda Shakti

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim gabungan TNI-Polri meminta bantuan warga hingga pendeta untuk proses evakuasi pilot pesawat Susi Air, Philips Max Marthin yang masih hilang pasca-insiden pembakaran pesawat di Bandara Distrik Paro, Nduga, Papua.

Warga yang dilibatkan adalah mereka yang mempunyai kedekatan dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Saat ini, sang pilot sudah terdeteksi keberadannya yang masih tidak jauh dari Distrik Paro.

Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri mengatakan saat ini pihaknya masih terus berkoordinasi dengan Pemda dan tokoh gereja dari Kingmi untuk membantu proses evakuasi itu.

"Kami minta juga ada bantuan dari masyarakat setempat yang dekat dengan kelompok KKB ini untuk berkomunikasi," ujarnya kepada wartawan, Rabu (8/2/2023).

"Supaya pilot yang selama ini melayani di Paro, itu kasihan masyarakat di Paro, ini bisa segera dikembalikan," sambungnya.

Mathius menjelaskan tim gabungan masih berupa secara maksimal untuk menemukan Kapten Philips untuk segera dievakuasi.

Baca juga: Pasca-Insiden Pembakaran Pesawat Susi Air, Panglima TNI Pertebal Pengamanan di Bandara Paro Papua

"Upaya maksimal akan selalu kami lakukan supaya bisa mengembalikan pilot itu, kami minta waktu," jelasnya.

Sebelumnya, pembakaran tersebut dilakukan oleh Kelompok Kriminal bersenjata (KKB) di bawah pimpinan Egianus Kogoya saat pesawat mendarat di Distrik Paro, Nduga, Papua Pegunungan.

Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organiasai Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Sebby Sambom membantah telah menyandera penumpang pesawat Susi Air.

Sebby Sambom menyebut pihaknya hanya menyandera pilot pesawat tersebut.

"Kalau penumpangnya tidak disandera, karena mereka itu masyarakat asli di sana," kata Sebby seperti yang diberitakan Tribun-Papua.com.

Ia mengatakan, pilot tersebut akan menjadi alat negosiasi dengan Selandia Baru, karena pilot berkewarganegaraan Selandia Baru.

"Jadi soal pilot ini kami akan melakukan negosiasi dengan New Zealand, dan mereka harus mencari mediator dari Organisasi PBB agar melobi ke Jakarta untuk kami berunding," ujarnya.