Menteri Sosial Tri Rismaharini menanggapi pertanyaan Komisi VIII DPR RI soal anggaran kemiskinan Rp 500 triliun yang dipakai rapat di hotel. Risma menjelaskan dana Rp 500 triliun itu merupakan dana Perlindungan Sosial (Perlinsos) dan bukan untuk bantuan sosial (Bansos).

"Jadi saya ditugaskan oleh tadi komisi VIII untuk klarifikasi yang Rp 500 triliun. Jadi anggaran Kemensos kemarin dengan BLT BBM, BLT Minyak goreng, total untuk bantuan sosialnya Rp 91 triliun. Jadi kalau 2023 ini nggak ada BLT BBM jadi tinggal Rp 74 triliun," katanya di Gedung DPR RI, Rabu (8/2/2023).

Menurutnya, Rp 74 triliun adalah bagian dari Perlinsos. Ia pun memutuskan Kemensos tidak menghambur-hamburkan anggaran.

-

-

"Boleh ditanya ke staffku, sejak aku jadi mensos tidak boleh ada acara di hotel. Bahkan kemarin kalau teman-teman tahu saya ada tamu dari Asia Pasifik, bahkan ada advisor Presiden Joe Biden, itu kami adakan di kantor saya," jelasnya.

Ia menyebut perlu melakukan penghematan agar bantuan ke masyarakat optimal. Salah satu contohnya, ia memilih jalan darat ketimbang udara untuk perjalanan selama 14 jam.

Risma juga memastikan Kemensos terus melakukan penghematan. Acara-acara seperti training diselenggarakan di balai Kemensos.

"Karena itu saya klarifikasi yang di Kemensos. Kami coba bagaimana sehemat mungkin. Bahkan sekarang ini kami mengadakan acara, misalnya training di balai-balai kami. Bahkan saya ngomong, kita cat, kita perbaiki, sprei dengan kita tidur di balai, segitunya kami berusaha menghemat," imbuhnya.

Sebelumnya Anggota Komisi VIII Fraksi Gerindra, Abdul Wachid, meminta meminta Menteri Sosial Tri Rismaharini mengklarifikasi soal heboh anggaran kemiskinan Rp 500 triliun dipakai rapat di Hotel.

"Karena media buk menyampaikan soal Rp 500 triliun, itu saya termasuk mitra Kemensos kebakaran jenggot. Karena bahasanya di situ banyak digunakan untuk studi banding, banyak digunakan untuk rapat-rapat di hotel," katanya dalam Raker bersama Kemensos di DPR, Rabu (8/2/2023).

Menurutnya tidak benar anggaran Rp 500 triliun digunakan untuk rapat di hotel, karena anggarannya pun tidak ada.

"Ibu mensos kan mitranya kami, rapat-rapat di hotel otomatis komisi 8. Saya kebakaran jenggot waktu itu. Saya sampaikan nggak bener nih Rp 500 triliun. Anggarannya aja nggak ada Rp 500 triliun, Rp 100 triliun aja nggak ada," sambungnya.

Hal senada juga disampaikan anggota komisi VIII dari Fraksi Golkar Jhon Kenedy Azis. Ia meminta Risma segera mengklarifikasi soal anggaran Rp 500 triliun.

"Viral sekarang adalah tentang dana bansos sebesar Rp 500 T ini mungkin kesempatan ibu untuk mengklarifikasi. Betul, Kemensos di bawah mitra Komisi VIII, tapi setahu saya anggarannya nggak sebanyak itu. Seperlimanya pun tidak ada, anggarannya dari mana itu?," tanyanya.

Sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyentil penggunaan anggaran kemiskinan di Kementerian/Lembaga. Menurutnya anggaran tersebut hampir Rp 500 triliun, namun penggunaannya tidak sejalan dengan target Presiden Joko Widodo.

Anas sangat menyayangkan, anggaran yang digelontorkan pemerintah hingga Rp 500 triliun justru terserap untuk kegiatan rapat hingga studi banding.

"Hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga (KL), tapi tidak in line dengan target Pak Presiden karena, K/L sibuk dengan urusan masing-masing," kata Anas, dalam acara Sosialisasi PermenPANRB No.1/2023, di Grand Sahid Raya, Jakarta Pusat, Jumat (27/01/2023).

Dalam rapat ini, Risma juga menyinggung diblokirnya anggaran Kemensos Rp 412 miliar oleh Kementerian Keuangan. Padahal Di dalam dana tersebut terdapat alokasi untuk bansos.

Menurut Risma jika anggaran sudah disetujui DPR mestinya pihaknya bisa langsung menggunakannya. Ia pun mengaku sudah bersurat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Saya sudah sampaikan ke bu Menkeu. Bu, kalau sudah disetujui DPR kan mestinya kita bisa jalan. Ini termasuk bansos loh pak, kita diblokir Rp 400 miliar ini," lanjutnya.

Terkait ini Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata buka suara. Ia mengatakan pemblokiran anggaran bisa terjadi karena dokumen belum lengkap atau bagian dari automatic adjustment.

"Saya harus cek ya (kenapa anggaran Kemensos diblokir). Biasanya pemblokiran disebabkan oleh dokumen belum lengkap atau bagian dari automatic adjustment," kata Isa kepada detikcom, Rabu (8/2/2023).

Simak Video "Ayah Korban Tragedi Kanjuruhan Pingsan saat Dipeluk Menko PMK"
[-]
(zlf/zlf)