Penyakit mulut dan kaki (PMK) yang menyerang hewan ternak berkuku dua menyebar cepat di berbagai daerah. Sebagian besar hewan ternak yang terserang adalah sapi.

Tetapi, penyakit yang juga menyerang sapi, kambing, babi, domba, kerbau hingga rusa itu jelas sudah memberi dampak kerugian.Tidak hanya pada peternak dan pedagang daging, PMK juga membuat konsumen dihantui rasa was was saat akan membeli daging.

Padahal, kurang dari satu bulan umat Islam akan merayakan Iduladha. PMK ini tentu akan membuat pasokan hewan kurban menjadi terbatas. Imbasnya, harga hewan kurban mahal bukan cuma isapan jempol.

-

-

Direktur Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan) Nasrullah sempat mengaku menyiapkan 1,73 juta ekor hewan ternak untuk kurban. Hewan ternak itu diambil dari zona hijau alias daerah bebas PMK.

Tapi, hewan ternak tersebut belum divaksinasi. Impor vaksinnya sebanyak 3 juta dosis baru akan tiba di Indonesia pekan depan. "Vaksin minggu depan sudah datang," tutur dia, Kamis (9/6).

Ketua Umum Komite Pendayagunaan Pertanian (KKP) Teguh Boediyana menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu mengambil alih penanganan wabah PMK. Ia menilai Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan jajarannya terlalu percaya diri menangani PMK.

Padahal, status Indonesia sebagai negara bebas PMK sudah dicabut oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia (OIE). "Tampaknya Mentan over confident untuk mengatasi dan menganggap enteng PMK," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Belum lagi dampak ekonominya terhadap mata pencarian peternak. "Kita lihat saja, dua bulan ke depan sejauh mana wabah PMK akan meluas dan berdampak," lanjut dia.

Simulasi kerugian yang pernah dihitung Ditjen Peternakan pada 2002 silam, Teguh menyebut mencapai Rp16 triliun. Jumlah itu berasal dari hambatan ekspor, kompensasi untuk peternak, biaya pemberantasan PMK, termasuk pengadaan vaksin.

"Untuk tahun ini, saya tidak bisa kalkulasi persis, tapi kira-kira kerugian kita lebih dari Rp25 triliun. Kita tidak tahu berapa lama wabah ini bertahan dan entah kapan lagi kita dinyatakan sebagai negara yang bebas PMK," imbuh Teguh.

Angka kerugian menurut perhitungan Pakar Agribisnis dari IPB Bayu Krisnamurthi berbeda lagi. Ia menghitung potensi kerugian akibat PMK sekitar Rp650 miliar-Rp700 miliar yang berasal dari jumlah hewan ternak yang terpapar.

"Infonya sudah 60 ribu ekor sapi yang terkena, di mana sepertiganya sembuh. Artinya, ada 40 ribu ekor sapi yang jadi korban PMK. Kalau harga sapi Rp10 juta per ekor, itu saja sudah setara Rp400 miliar," jelasnya.

Kendati begitu, ia percaya diri bahwa pemerintah sudah paham protokol kesehatan hewan ternak dalam kondisi saat ini. Yang perlu dilakukan adalah disiplin. Masyarakat pun harus terlibat dalam pencegahan dan penularan PMK.

"Informasi perlu diberikan dengan benar, sistematis, dan cermat terencana. Memperhatikan berbagai aspek sosial ekonomi masyarakat. Misalnya, fatwa MUI terkait kurban dalam situasi PMK sangat penting. Lalu, dengan gerak cepat dan sistematis berbagai perangkat kesehatan hewan untuk memastikan hewan kurban adalah hewan yang sehat," jelasnya.

Menurut Pengamat Ekonomi INDEF Rusli Abdullah, saat ini dampak ekonomi PMK masih belum terasa. Ia menilai imbasnya baru akan terlihat saat H-1 sepekan-H-2 sepekan jelang Iduladha.

"Nah, ini khawatirnya akan mengurangi suplai sehingga harga hewan kurban naik berkali kali lipat," kata Rusli.

Efek lainnya, lanjut dia, akan membuat pelaksanaan Iduladha tidak maksimal karena banyak hewan yang tidak bisa masuk kualifikasi kurban, dan tentu saja PMK bakal berdampak pada inflasi.

Oleh sebab itu, yang perlu dilakukan pemerintah adalah menggencarkan vaksinasi pada hewan ternak, pengetatan lalu lintas hewan, dan mengatur ketat pasar hewan kurban. "Jangan sampai hewan kurban dicampur di pasar hewan biasa," katanya.

Lebih lanjut, upaya lain yang bisa dilakukan adalah melakukan lockdown untuk pasar atau wilayah yang terpapar PMK. "Paling tidak lockdown-nya satu minggu," tutupnya.

[-]