Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon buka suara soal perjanjian, antara Anies Baswedan dan ketua umumnya, Prabowo Subianto. Fadli membenarkan, dirinya adalah orang yang melakukan drafting atau mencatat perjanjian yang disepakati mereka.

“Ya saya yang mendraft perjanjian itu. Saya yang menulis, dan ada 7 poin,” kata Fadli usai HUT Partai Gerindra di Kantor DPP Partai Gerindra Jakarta, Senin (6/2/2023).

Fadli menjelaskan, isi perjanjian keduanya adalah soal pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Saat disinggung apakah menyangkut soal Pilpres, Fadli Zon menampik.

“Kalau itu urusannya, urusan pilkada,” singkat dia.

Fadli kemudian juga dikonfirmasi, soal pernyataan Erwin Aksa soal uang yang Anies pinjam dari Sandiaga untuk ongkos Pilgub DKI. Namun terkait itu, Fadli mengaku tidak tahu.

“Hal lain termasuk terkait dengan keuangan saya tidak tahu. Tanya Pak Sandiaga,” dia menutup.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno sebelumnya buka suara soal adanya perjanjian antara ketua umum partainya, Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan.

Menurut dia, perjanjian tersebut dilakukan saat momentum Pemilu Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 lalu sebelum mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta.

“Itu terkait Pilgub 2017, malam itu kita tanda tandangan, saya Pak Prabowo dan Pak Anies sebelum mendaftar ke KPU DKI tahun 2016 bulan September,” kata Sandiaga di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (30/1/2023).

Sandiaga lalu menjelaskan, fisik daripada surat tersebut saat ini dipegang oleh Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. Menurut catatan, lanjut Sandiaga surat tersebut dinotulensi oleh politisi senior Gerindra, Fadli Zon.

“Saat itu yang ngedraft dan ditulis tangan sendiri oleh Pak Fadli Zon dan setahu saya sekarang dipegang oleh Pak Dasco,” urai Sandiaga.

Terkait dari isi surat, Sandiaga mengaku enggan membocorkan. Menurut dia, bukan kapastiasnya memberitahukan ke publik soal isi dari perjanjian tersebut.

Ganjar, Anies, dan Prabowo menjadi tiga tokoh paling tinggi elektabilitasnya layak jadi presiden dalam survei yang digelar Charta Politika Indonesia. Baliho yang dipasang sejumlah tokoh dinilai belum efektif menarik minat masyarakat.