TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polisi melakukan rekayasa lalu lintas imbas adanya aksi demonstrasi oleh Partai Buruh dan serikat pekerja di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (6/2/2023) siang.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari akun instagram milik TMC Polda Metro Jaya polisi mengalihkan akses keluar pintu tol di area MPR/DPR dialihkan ke arah Slipi, Jakarta Barat.

"12.12 Polri Sat PJR Dit Lantas Polda Metro Jaya melakukan pengalihan di exit tol MPR/DPR untuk diarahkan keluar melalui Slipi dikarenakan adanya kegiatan aksi penyampaian pendapat oleh elemen masyarakat di depan MPR/DPR," tulis akun TMC Polda Metro Jaya, Senin (6/2/2023).

Sementara itu, berdasarkan pantauan Tribunnews.com di lokasi sekitar pukul 15.07, anggota Polisi Lalu Lintas mengarahkan sejumlah pengendara melintasi jalur transjakarta di jalur arteri Gatot Subroto depan DPR.

Karena volume kendaraan dan luas jalur Transjakarta yang tak sebanding, terjadi antrean kendaraan di lokasi tersebut.

Kendati demikian situasi arus lalu lintas hingga saat ini terlihat masih relatif teratur.

Sebelumnya diberitakan, Polda Metro Jaya menyiapkan pengamanan jelang aksi demo yang digelar Partai Buruh dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (6/2/2023).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan ribuan personel gabungan disiagakan untuk mengawal aksi demo tersebut.

"1.623 personel dilibatkan dari Polda, Polres dan TNI serta Pemda," kata Trunoyudo saat dihubungi wartawan, Senin (6/2/2023).

Selain pengamanan, kata Trunoyudo, pihaknya juga telah menyiapkan rekayasa lalu lintas terkait aksi demo tersebut.

Namun, sejauh ini rekayasa lalu lintas masih bersifat situasional dengan melihat kondisi di lokasi massa.

Baca juga: Ribuan Personel Polisi Disiagakan Kawal Demo Buruh di DPR Hari Ini

"Jalur TransJakarta tetap dibuka dan menyiapkan 2 lajur untuk kendaraan selama massa melaksanakan penyampaian pendapatnya," ungkapnya.

Dalam hal ini, Trunoyudo mengimbau kepada massa aksi untuk tetap mengikuti peraturan yang ada selama menjalankan aksi agar tidak mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat (Kamtibmas).