Polisi terus mengimbau para pemilik kendaraan menunaikan kewajibannya. Ya, hampir setengah dari total pemilik kendaraan di Tanah Air masih enggan membayar pajak kendaraannya. Biaya Bea Balik Nama Kendaraan (BBN) yang tinggi menjadi salah satu faktor utamanya. Pihak kepolisian belakangan gencar mengimbau masyarakat untuk membayar kewajibannya itu.

Bukan tanpa alasan, Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri Yusri Yunus mengatakan pembayaran pajak itu memang urusannya langsung dengan Pemerintah Daerah. Kendati demikian, bagi pihak kepolisian pembayaran pajak penting untuk validasi data.

"Pak Yusri ngotot banget masalah pajak? Kan urusan PAD (Pendapatan Asli Daerah), daerahnya? apa keuntungan yang kami dapat, adalah validasi data. Teman-teman asal tahu saja data ranmor yang ada 160 juta ERI (Electronic Registration Identification). Sampai dengan saat ini data yang ada di Kemendagri untuk Dispenda 114 juta. Data yang ada di Jasa Raharja 108 juta, 1 kantor aja bedanya jauh banget," ungkap Yusri.

-

-

Validasi data yang dimaksud Yusri agar penegakan hukum bisa lebih adil. Yusri mencontohkan, validasi data itu berguna agar tidak lagi banyak tilang ETLE (Electronic Law Enforcement) salah sasaran. Tak bisa dipungkiri, saat ini masih sering terjadi tilang sasaran. Yang sering terjadi, pemilik kendaraan tidak merasa melakukan pelanggaran namun dikirimi surat konfirmasi tilang. Hal tersebut salah satunya diakibatkan pemilik kendaraan yang ogah melakukan balik nama dan melakukan pembayaran pajak.

"Supaya penegakan hukum dengan ETLE ini bisa tepat sasaran. Pak Karopenmas beli kendaraan saya, melanggar yang ditilang siapa, yang dikirimi surat cinta? saya, karena masih nama saya akhirnya enggak valid dia. Pak Yusri 1.200 capture kok 800 yang kena tilang? Ini salah satu contohnya," bebernya.

Selain mengimbau masyarakat membayar pajak kendaraan, Korlantas Polri juga mengusulkan adanya penghapusan BBN kendaraan. Penghapusan bea balik nama kendaraan bermotor ini perlu dilakukan untuk menertibkan data kepemilikan kendaraan. Cara ini juga bisa menstimulus masyarakat agar semakin patuh untuk membayar pajak.

Simak Video "Duh! Mobil Mewah Dibeli Atas Nama PT Bikin Rugi Negara"
[-]
(dry/din)