Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengungkit anggaran untuk pengentasan kemiskinan yang berjumlah fantastis yakni hampir Rp 500 triliun, namun lebih banyak diserap untuk studi banding dan rapat. 

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan tidak semua anggaran penanggulangan kemiskinan itu untuk studi banding dan rapat.

“Kita sebenarnya tidak semua anggaran itu untuk perjalanan dinas dan rapat-rapat. Tapi saya kira yang kita harapkan itu jumlah anggaran penanggulangan kemiskinan yang cukup besar lebih (efisien penggunaan),” kata Ma’ruf di Istana Kepresidenan Yogyakarta, Sabtu (4/2/2023).

Menurut Ma’ruf Amin yang disampaikan Azwar Anas adalah bentuk imbauan agar anggaran tidak habis untuk rapat saja.

“Imbauan MenpanRB itu, jangan terlalu besar kepada anggaran yang sifatnya ya biaya perjalanan studi banding, sehingga menyedot jangan terlalu besar. Itu saya kira wajar (imbauan Anas),” kata dia.

Ma’ruf mengingatkan pemerintah memiliki target angka kemiskinan ekstrem 0 persen sehingga harus benar-benar efisien penggunaan anggaran. 

“Punya target menurunkan kemiskinan 2024 0 persen, sehingga pengunaan anggaran itu harus benar efisien,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR Ahmad Kurnia menyatakan pihaknya akan mengecek data dari Azwar Anas tersebut.

“Kami akan tanya itu datanya sejauh apa, kita akan Kaji dulu data yang didapat. Intinya adalah seberapa besar pun anggaran negara itu harus digunakan untuk aktivitas produktif,” kata Doli di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (31/1/2023).

Doli menyebut Komisi II akan memanggil Azwar Anas untuk mengkonfirmasi data tersebut. “Ya nanti. Kami kan memang secara reguler ada rapat kerja, mungkin sekitar satu minggu ke depan akan ada rapat kerja lagi,” ungkapnya.

Politikus Golkar itu akan memastikan dulu kebenaran data tersebut. Namun apabila benar maka Doli menyebut Kementerian/Lembaga hanya rapat saja tanpa kerja.

“Kalau misalnya benar berarti selama ini kan Tidak produktif, jadi bnyakan rapat daripada program kerja,” pungkasnya.

Dengan penambahan anggaran ini, Presiden berharap PKH terus diawasi penyalurannya, baik itu validasi data penerima maupun pendampingan masyarakat dalam penggunaan dana bantuan agar PKH dapat tepat sasaran.