Sentimen
Negatif (97%)
4 Feb 2023 : 20.20
Tokoh Terkait

Wapres Ma'ruf Minta Anggaran Kemiskinan Jangan buat Rapat-Studi Banding

5 Feb 2023 : 03.20 Views 3

Detik.com Detik.com Jenis Media: Ekonomi

Wapres Ma'ruf Minta Anggaran Kemiskinan Jangan buat Rapat-Studi Banding
Jakarta -

Wakil Presiden Ma'ruf Amin buka suara soal isu anggaran kemiskinan di kementerian dan lembaga (K/L) yang hampir Rp 500 triliun terserap tidak sebagaimana mestinya. Alih-alih dirasakan masyarakat, anggaran hanya habis untuk kegiatan rapat hingga studi banding.

Sebelumnya, soal anggaran kemiskinan terserap untuk studi banding hingga rapat disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatura Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas.

Ma'ruf menilai pernyataan Azwar Anas sebuah imbauan agar penggunaan anggaran kemiskinan bisa lebih efektif.

-

-

Dia pun menekankan agar kementerian dan lembaga tidak banyak-banyak mengeluarkan anggaran kemiskinan untuk biaya perjalanan, rapat, ataupun studi banding.

"Jadi mungkin maksudnya itu jangan sampai, imbauan Menpan itu jangan terlalu besar kepada anggaran yang sifatnya perjalanan, studi banding, biaya ini itu dan menyedot terlalu besar. Kita memang selalu ingatkan itu," ujar Ma'ruf Amin dalam keterangan video di YouTube Sekretariat Wakil Presiden, Sabtu (4/2/2023).

Dia menjelaskan tidak semua anggaran kemiskinan untuk perjalanan dinas atau rapat-rapat. Menurutnya, anggaran kemiskinan ada dua jenis. Pertama untuk perlindungan sosial bagi masyarakat menengah ke bawah dan kedua untuk melakukan pemberdayaan agar masyarakat menengah ke bawah bisa naik kelas.

Ma'ruf Amin juga berpesan agar kementerian dan lembaga bisa mengkoordinasikan programnya untuk mengentaskan kemiskinan. Dia mengingatkan di 2024, Indonesia punya target kemiskinan 0%.

"Kita juga minta koordinasi programnya, dan juga konvergensi anggarannya jangan jalan-jalan sendiri. Kita ada target 2024 kemiskinan 0% jadi penggunaan anggaran harus efisien," ungkap Maruf Amin.

Sebelumnya, Azwar Anas bilang anggaran kemiskinan di kementerian dan lembaga (K/L) yang hampir Rp 500 triliun terserap tidak sebagaimana mestinya. Alih-alih dirasakan masyarakat, anggaran hanya habis untuk kegiatan rapat hingga studi banding.

"Hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di K/L, tapi tidak in line dengan target Pak Presiden karena K/L sibuk dengan urusan masing-masing. Programnya kemiskinan tapi banyak terserap ke studi banding kemiskinan, banyak rapat-rapat tentang kemiskinan," kata Anas di Grand Sahid Raya, Jakarta Pusat, Jumat (27/1/2023).

(hal/hns)

Sentimen: negatif (97.7%)