Medan, CNN Indonesia --

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan mengawasi pelaku usaha usai pemerintah mencabut kebijakan subsidi minyak goreng curah pada 31 Mei 2022.

"Yang menjadi persoalan bagi publik adalah hasil evaluasi dari pemerintah terhadap kebijakan yang cenderung berubah-ubah tersebut tidak disampaikan kepada publik, sehingga respons pasar terhadap setiap kebijakan cenderung wait and see," ungkap Kepala Kantor Wilayah I KPPU Ridho Pamungkas kepada media, Selasa (7/6).

Ia mengatakan pihaknya akan lebih intensif mengawasi pelaku usaha agar tak terjadi penyelewengan di lapangan. Terlebih, KPPU juga masih menindaklanjuti dugaan kartel di tengah lonjakan harga minyak goreng beberapa waktu terakhir.

-

-

Sementara, Ridho mengatakan harga minyak goreng curah masih sekitar Rp16.400 per kg. Harga itu di atas HET yang dipatok pemerintah sebesar Rp14 ribu per liter atau Rp15.500 per kg.

"Untuk harga belum beranjak turun dan tidak ada gangguan terkait pasokan minyak curah. Namun yang menjadi potensi masalah nantinya adalah pembatasan maksimal 2 kg per konsumen dan harus menunjukkan NIK atau KTP. Hal ini dapat mempersulit penjualan," papar Ridho.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencabut subsidi minyak goreng curah kepada pelaku usaha per akhir Mei 2022.

Kebijakan ini mengacu pada Pasal 3 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam rangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), pembiayaan subsidi ini hanya sampai pada 31 Mei 2022.

Selama ini, subsidi yang diberikan kepada pengusaha berasal dari harga keekonomian minyak goreng curah dan HET.

Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika mengatakan subsidi minyak goreng curah disetop lantaran harga bahan pangan itu sudah mulai turun.

Ia menjamin harga minyak goreng tetap terjangkau meski subsidi dicabut mulai besok.

Nantinya, kebijakan subsidi ini diubah menjadi klaim hak ekspor bagi pengusaha. Namun, ia belum bisa menyebutkan berapa besaran hak ekspor yang akan diperoleh pengusaha minyak goreng.

[-]

(fnr/aud)