Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan membeberkan kebijakan subsidi kendaraan listrik yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Luhut bilang aturan itu akan dikeluarkan pada pekan depan.

Hal ini diungkapkan Luhut usai menjadi pembicara di Mandiri Investment Forum 2023 di Hotel Fairmont Jakarta Selatan.

"Februari, minggu depan. Kami harapkan minggu depan," ujar Luhut kepada awak media di Hotel Fairmont Jakarta Selatan, Rabu (1/2/2023).

-

-

Dalam kesempatan itu, Luhut menjelaskan pemerintah akan memberikan pemotongan pajak penambahan nilai (PPN) mobil listrik dari 11% menjadi 1% saja. Sementara untuk motor listrik subsidinya Rp 7 juta.

Luhut menyebut hal tersebut merupakan hasil dari rapat dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, hingga Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Selasa (31/1).

"Tadi Rp 7 juta untuk sepeda motor. Nanti yang mobil itu insentifnya dari 11% kita bikin 1%. Pajaknya (1%). Itu subsidi kan, sama aja subsidi," tutur Luhut.

Dalam paparan Luhut di Mandiri Investment Forum 2023, ia juga menjelaskan perihal yang sama. Paparan Luhut disampaikan di depan di depan 25.000 peserta Mandiri Investment Forum 2023, termasuk dihadiri oleh 800 investor manca negara.

Luhut bilang pemerintah menargetkan pangsa pasar kendaraan listrik Indonesia bisa mencapai 10%. Untuk mencapai itu, akan ada insentif untuk kendaraan listrik.

"Untuk meraih market share 10% target kita untuk motor Rp 7 juta, dan untuk mobil mungkin kita kurangi pajaknya 10% (dari 11%)," ungkapnya.

Sebelumnya, pada 13 Januari 2023 lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat membahas ekosistem kendaraan listrik hari ini. Salah satu poin yang dibahas ialah mengenai insentif atau subsidi kendaraan listrik.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengaku, insentif kendaraan listrik dibahas dalam rapat. Dia mengatakan, akan ada keputusan terkait insentif kendaraan listrik. Namun, belum jelas kapan aturan itu akan terbit secara resmi.

"Sebentar lagi lah, sabar," kata Arifin di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (13/1/2023).