Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, mengatakan Pasar Surat Berharga Negara (SBN) melanjutkan penguatan di awal tahun 2023. Hal ini didorong pembelian kembali SBN oleh investor nonresiden.

"Sampai dengan 27 Januari 2023, tercatat net buy oleh nonresiden senilai Rp48,53 triliun, perbankan senilai Rp121,98 triliun, dan investor keuangan nonbank senilai Rp3,63 triliun," kata Menkeu dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK I Tahun 2023, di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (31/1/2023).

Menkeu mengungkapkan, penguatan tersebut juga didukung oleh yield SBN seri benchmark 10 tahun yang mengalami penurunan sebesar 20 bps (ytd) ke level 6,74 persen.

Meskipun kondisi pasar SBN sudah mulai kondusif, tekanan inflasi global di beberapa negara yang masih persisten tinggi perlu tetap diwaspadai yang berpotensi memicu naiknya suku bunga kebijakan bank sentral global di luar ekspektasi.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan pihaknya terus memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan momentum pemulihan ekonomi.

"Kebijakan moneter akan tetap difokuskan untuk menjaga stabilitas (prostability) sedangkan kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta program ekonomi-keuangan inklusif dan hijau terus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan (pro-growth)," ungkapnya.

Perry menegaskan, sejalan dengan arah bauran kebijakan tersebut, BI memperkuat kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas melalui penguatan kebijakan suku bunga, stabilisasi nilai tukar Rupiah, dan memperkuat kecukupan cadangan devisa.

BI sejak Agustus 2022 dengan terukur telah menaikkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebagai langkah untuk secara front loaded, pre-emptive, dan forward looking memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi ke depan.

"BI meyakini kenaikan BI7DRR sebesar 225 bps hingga menjadi 5,75 persen pada Januari 2023 memadai untuk memastikan inflasi inti tetap berada dalam kisaran 3,0±1 persen pada semester I 2023 dan Inflasi IHK kembali ke dalam sasaran 3,0±1 persen pada semester II 2023," ujarnya.

Pemerintah diminta waspada terkait dengan realisasi posisi utang yang mencapai Rp 3.271,82 triliun per Maret 2016. Negara ini diminta meningkatkan penerimaan negara dibanding kerap menerbitkan surat utang.